BMKS Ditargetkan Jadi Acuan Harga
Sebelumnya, OJK menyebut Indonesia akan memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang diharapkan dapat menjadi acuan harga mineral dan komoditas strategis di dalam negeri.
Friderica atau yang akrab disapa Kiki mengatakan, kehadiran bursa tersebut dapat memperkuat transparansi harga sekaligus menekan praktik transfer pricing dan under invoicing.
“BMKS ini bisa menjadi acuan harga untuk mengurangi yang disebut atau meniadakan yang disebut dengan transfer pricing, under invoicing dan lain-lain dan tentunya semua ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Kiki dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN TA 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dengan adanya BMKS dan acuan harga domestik, OJK berharap transparansi perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia semakin meningkat.
Bagian dari Mandat UU P2SK
Pembentukan BMKS merupakan salah satu mandat yang diberikan kepada OJK melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Menurut Kiki, pembentukan bursa tersebut penting mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komoditas strategis dan mineral dalam jumlah besar, bahkan beberapa di antaranya memiliki posisi teratas di dunia.
Namun, selama ini Indonesia dinilai belum memiliki price discovery maupun harga acuan untuk sejumlah komoditas strategis di dalam negeri.
“Rasanya ini sesuatu yang tujuan yang sangat mulia bahwa Indonesia merupakan penghasil komoditas strategis dan juga mineral yang sangat besar beberapa di antara nomor satu di dunia. Namun selama ini price discovery maupun harga acuan itu tidak ada di dalam negeri,” ujarnya.
Melalui pembentukan BMKS, OJK berharap Indonesia memiliki mekanisme perdagangan dan pembentukan harga yang lebih transparan, sekaligus memperkuat tata kelola perdagangan mineral serta komoditas strategis nasional.
SUMBER: KOMPAS
