“TPS ini harus ada agar sampah tidak menumpuk di pemukiman. Pemko bersama BP Batam bisa memanfaatkan lahan yang belum digunakan, lahan bermasalah alokasi, atau lahan yang tidak strategis,” jelasnya.
Menurut Lagat, penyediaan TPS akan memutus rantai penumpukan sampah di perumahan dan jalan-jalan utama. Hal ini sekaligus menjadi langkah strategis mengurangi potensi pencemaran lingkungan dan menjaga kualitas hidup masyarakat.
Ombudsman Kepri menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sampah harus menjadi prioritas pemerintah daerah, terlebih di kawasan padat penduduk seperti Sagulung.
“Ini masalah mendesak. Jangan tunggu sampai masyarakat terus-menerus mengeluhkan kondisi lingkungan yang kotor. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata,” pungkas Lagat.
Dengan temuan ini, Ombudsman berharap Pemko Batam segera melakukan pembenahan serius, mulai dari perbaikan armada, penambahan SDM, hingga pengelolaan TPS yang memadai. Masyarakat Batam pun menunggu langkah nyata pemerintah agar persoalan sampah tidak lagi menjadi pemandangan sehari-hari di kota industri tersebut.(**)
