Empat jalan untuk terus berubah
Singapura merangkum transformasinya melalui kerangka delapan S: survival, strategy, structure, stewardship, sagacity, synergy, simplicity, dan sustainability. Di balik istilah tersebut terdapat satu pola pikir: kerentanan harus diubah menjadi kekuatan.
Karena tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, Singapura harus mengimpor. Untuk dapat membayar impor, ia harus mengekspor. Untuk dapat mengekspor, ia harus kompetitif. Karena pasarnya kecil, ia harus terhubung dengan dunia.
Namun, keterbukaan saja tidak cukup. Ketika model berbiaya rendah mulai kehilangan efektivitas pada krisis 1985–1986, Singapura tidak sekadar memberikan stimulus. Ia mempertanyakan kembali kebijakan yang sebelumnya berhasil. Orientasinya bergeser dari menarik FDI menjadi memanfaatkan FDI untuk meningkatkan kemampuan perusahaan lokal.
Dalam diskusi mengenai pengalaman Singapura, ditekankan pula arti penting ekosistem dan kepercayaan. Kepercayaan menurunkan biaya transaksi, memperkuat keyakinan investor, dan sangat menentukan, bukan hanya dalam keadaan normal, tetapi terutama ketika negara menghadapi krisis.
Tiongkok menghadapi tantangan berbeda. Negara berpendapatan menengah berada di antara dua tekanan: negara berpendapatan rendah mengejar dengan biaya produksi lebih murah, sementara negara maju menguasai teknologi di garis depan. Keadaan ini dapat digambarkan sebagai sandwich pressure.
Jawabannya bukan meninggalkan seluruh industri lama untuk mengejar industri futuristik. Tiongkok berusaha menjalankan dua strategi sekaligus: meningkatkan efisiensi industri yang telah dimiliki dan memasuki teknologi baru.
Pengembangan kendaraan listrik menunjukkan pentingnya urutan. Pemerintah terlebih dahulu membangun kemampuan teknologi, terutama baterai. Setelah itu, pemerintah menciptakan permintaan melalui pengadaan, subsidi konsumen, dan infrastruktur pengisian daya.
Ketika perusahaan domestik telah memperoleh kemampuan, subsidi dikurangi dan kompetisi diperkuat, termasuk melalui masuknya Tesla. Negara memberi perlindungan untuk belajar, tetapi perlindungan tidak dibiarkan menjadi tempat berlindung selamanya.
Korea Selatan memberikan pelajaran yang lebih tegas: perusahaan, bukan kementerian, harus menjadi unit utama inovasi.
Negara menyediakan insentif R&D, pembiayaan, peneliti, lembaga riset, dan dukungan pengetahuan. Tetapi kemampuan menyerap dan menciptakan teknologi harus berada di dalam perusahaan. Dukungan pemerintah dihubungkan dengan kinerja—kemampuan bersaing, mengekspor, dan melakukan upgrading.
Korea juga membangun modal manusia sebelum kekurangannya menjadi hambatan. Angka partisipasi bersih sekolah menengah meningkat dari sekitar 28 persen pada 1971 menjadi 78 persen pada 1983, kemudian diikuti ekspansi pendidikan tinggi dan perguruan tinggi teknis. Pendidikan tidak berjalan sendirian. Ia bergerak mengikuti arah transformasi industri.
