Agenda Keluar dari Middle-Income Trap Berdasarkan Pelajaran Empat Negara Asia
Tulisan ini menutup rangkaian lima artikel mengenai pengalaman Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang dalam melakukan transformasi berdasarkan Join Conference Bappenas – ADBI, tanggal 8 – 9 September 2026. Empat tulisan sebelumnya menyampaikan satu rangkaian pemikiran: endowment menyediakan modal awal, manusia membangun kemampuan, geografi menciptakan tekanan, dan institusi menentukan apakah tekanan serta kemampuan tersebut dapat diubah menjadi kemajuan.
Tulisan terakhir ini sampai pada pertanyaan yang paling praktis: apa yang harus dilakukan Indonesia?
Indonesia telah menjadi negara berpendapatan menengah atas sejak 2023. Namun, OECD mencatat bahwa proses konvergensi menuju negara maju melambat, terutama akibat melemahnya pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Bank Dunia juga mengingatkan bahwa penciptaan pekerjaan masih banyak terkonsentrasi pada kegiatan bernilai tambah rendah, sedangkan pekerjaan produktif yang mampu menopang kelas menengah belum tumbuh dalam jumlah memadai.
Inilah wajah middle-income trap yang sering tidak terlihat. Ekonomi tetap tumbuh, investasi tetap meningkat, dan berbagai proyek terus dibangun. Namun, produktivitas tidak melompat, perusahaan tidak cukup cepat naik kelas, dan pekerjaan berkualitas tumbuh lebih lambat daripada jumlah orang yang membutuhkannya.
Negara dapat terus bergerak tanpa benar-benar berpindah tempat.
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan rencana. RPJPN, RPJMN, RKP, strategi sektoral, peta jalan, proyek prioritas, dan berbagai rencana aksi telah tersedia. Jika kemajuan ditentukan oleh ketebalan dokumen, Indonesia mungkin telah menjadi negara maju sejak beberapa jilid yang lalu.
Masalahnya bukan pada ketiadaan rencana, melainkan pada mesin yang mengubah rencana menjadi transformasi.
Membangun Negara yang Mampu Belajar
Pelajaran pertama dari empat negara Asia adalah bahwa negara tidak harus mengetahui seluruh jawaban sejak awal. Namun, negara harus mampu belajar lebih cepat daripada perubahan yang dihadapinya.
Tiongkok menggunakan daerah dan kawasan ekonomi khusus sebagai laboratorium kebijakan. Program diuji dalam skala tertentu, diperbaiki, kemudian diperluas apabila berhasil. Jepang dan Korea terus menyesuaikan kebijakan industrinya seiring perubahan teknologi dan posisi perusahaan mereka. Singapura membangun birokrasi yang tidak hanya melaksanakan aturan, tetapi juga membaca perubahan global dan memperbarui strategi.
Indonesia memerlukan kebijakan berbasis diagnosis, bukan sekadar mengikuti isu yang sedang populer. Setiap program strategis perlu dimulai dengan definisi masalah, baseline, theory of change, pilihan instrumen, kebutuhan pembiayaan, kapasitas pelaksana, serta risiko.
Setelah itu, program perlu diuji. Tidak semua gagasan harus langsung diluncurkan secara nasional. Pilot yang dirancang dengan baik bukan tanda keraguan, melainkan cara untuk mencegah kekeliruan kecil berubah menjadi kegagalan berskala nasional.
