Dalam kesempatan itu, Wahyu mengungkap kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan signifikan. APBD Kepri tahun 2026 turun dari Rp3,9 triliun menjadi sekitar Rp3,55 triliun, bahkan setelah dikurangi beban utang Rp255 miliar, nilai riil hanya sekitar Rp3,3 triliun. Penurunan total lebih dari Rp600 miliar ini termasuk dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemerintah tidak punya anggaran besar. Karena itu, semua pihak harus terlibat agar ekonomi tetap bergerak dan masyarakat tetap sejahtera,” ucapnya.
Wahyu menyebut tahun 2026 menjadi momentum penting ketika Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) mulai dibahas dan berlaku hingga 40 tahun. Karena itu, masukan dari komunitas dan media sangat dibutuhkan.
Paguyuban Minta Ruang Nyata untuk Ekonomi Kreatif
Dalam forum yang sama, Ketua Paguyuban Jakarta, Imam Santoso, menyampaikan aspirasi seluruh paguyuban, terutama terkait ruang ekspresi budaya dan ekonomi kreatif.
“Kami berharap ada lokasi khusus yang disediakan pemerintah, sehingga semua paguyuban di Batam bisa menampilkan kesenian dan kuliner khas daerahnya secara rutin,” ujar Imam.
Menurutnya, jika wadah tersebut terbangun, kegiatan komunitas yang kini berjalan sporadis bisa berubah menjadi agenda wisata yang terjadwal dan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat.
“Itu bukan hanya soal budaya, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi UMKM dan pelaku seni,” tambahnya.
Sementara itu, Praktisi pariwisata Kepri sekaligus Founder Aspabri, Surya Wijaya, juga menyoroti minimnya destinasi wisata berbasis budaya yang dikelola pemerintah.
“Media bukan sekadar pelengkap. Media itu bagian penting dalam pariwisata,” katanya menegaskan.
Ia memberi contoh Pucak Beliung yang dikelola komunitas dan terbukti mampu mendatangkan wisatawan secara berkala. Bila diperbanyak, multiplier effect bagi ekonomi masyarakat disebut bakal semakin kuat. (Iman Suryanto)
