KABAREKONOMI.CO.ID, Anambas – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Herry Fakhrizal, menyampaikan kekecewaannya terhadap Medco E&P Natuna Ltd.
Hal ini menyusul kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia dalam rangka peresmian lapangan Forel dan Terubuk di wilayah kerja perusahaan tersebut.
Menurutnya pihaknya hanya menerima surat pemberitahuan dari Medco E&P, tanpa adanya undangan resmi kepada pemerintah daerah.
Pihaknya menilai hal itu tidak menghargai posisi dan peran pemerintah daerah dalam struktur pemerintahan karena yang datang ini Pejabat Negara,
“Kami pemerintah daerah merasa kecewa terhadap pihak Medco Energi. Berkaitan dengan peresmian lapangan Forel dan Terubuk oleh Menteri ESDM, kami hanya diberi surat pemberitahuan, tanpa undangan resmi,” ujar Herry saat ditemui di Pelabuhan Sri Siantan (Pemda), Tarempa, Jumat (16/5/2025), sebelum berangkat menuju kantor Medco E&P di Matak, Kecamatan Kute Siantan.
Herry menegaskan bahwa antara pemberitahuan dan undangan memiliki arti dan perlakuan yang berbeda.
“Kalau pemberitahuan, artinya bisa hadir atau tidak. Tapi kalau undangan, itu wajib hadir. Jadi jelas ada perbedaan yang signifikan, jangan kalau ada masalah baru mengundang kami,” ungkapnya.
Pihaknya juga menyayangkan sikap Medco yang terkesan mengabaikan etika hubungan kelembagaan.
“Kami ini orang daerah, mestinya diberi tahu dan diundang secara resmi. Jangan sampai pemerintah pusat menganggap atau beranggapan kami tidak peduli dengan kunjungan pejabat negara ke daerah kami,” tambahnya.
Lebih lanjut, Herry menekankan pentingnya menjunjung hirarki dalam pemerintahan,marilah kita sama-sama menjaga agar kita ini dapat dilihat kerjasama yang baik dan para investor dapat melihat bahwa pemerintah daerah selalu mensupport dan menjaga hubungan baik dan tetap selalu menjaga hubungan yang sudah baik selama ini,
“Bicara soal etika pemerintahan, mengundang pemerintah daerah itu bukan hanya soal formalitas, tapi soal penghargaan terhadap martabat daerah. Pemerintah daerah punya harga diri yang harus dihormati,” ujarnya.(***)
