KABAREKONOMI.CO.ID, LINGGA — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat fondasi ekonomi wilayah kepulauan melalui pembangunan infrastruktur transportasi laut yang adaptif dan berkelanjutan. Senin (23/2/2026),
Gubernur Ansar Ahmad meresmikan dermaga apung berbahan High Density Polyethylene (HDPE) di Pelabuhan Jagoh, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga.
Peresmian yang berlangsung sekitar pukul 16.20 WIB tersebut menjadi tonggak penting penguatan konektivitas laut di wilayah pesisir Kepri, khususnya bagi Lingga yang dikenal sebagai Bunda Tanah Melayu.
Gubernur Ansar hadir bersama Wakil Bupati Lingga Novrizal, menandai langsung pengoperasian dermaga modern yang kini menjadi akses utama masyarakat Jagoh dan sekitarnya.
Kapal yang membawa rombongan gubernur merapat langsung di dermaga apung HDPE yang baru diresmikan, menjadi simbol nyata hadirnya infrastruktur maritim modern yang menjawab tantangan geografis daerah kepulauan.
Selain agenda peresmian, Gubernur Ansar juga melaksanakan Safari Ramadan dan Safari Subuh sebagai bagian dari pembinaan serta silaturahmi dengan masyarakat Lingga.
Dermaga apung HDPE Pelabuhan Jagoh dibangun dengan anggaran sekitar Rp2,73 miliar. Infrastruktur ini terdiri dari ponton HDPE berukuran 9 meter x 4,5 meter, gangway sepanjang 13,5 meter dengan lebar 1,7 meter, serta trestle berukuran 4,5 meter x 3 meter.
Desain tersebut memungkinkan dermaga menyesuaikan pasang surut air laut, sehingga aktivitas sandar kapal tetap aman dalam berbagai kondisi cuaca.
Dibandingkan dermaga beton konvensional atau dermaga kayu, dermaga apung HDPE memiliki keunggulan signifikan. Material HDPE lebih tahan terhadap korosi air laut, tidak mudah lapuk, serta membutuhkan biaya perawatan yang lebih rendah.
Struktur apungnya mengikuti dinamika gelombang, meningkatkan keselamatan penumpang dan kelancaran bongkar muat barang. Selain itu, waktu pembangunan yang relatif cepat dan minim gangguan ekosistem laut menjadikannya solusi ramah lingkungan bagi wilayah pesisir.
19 Dermaga Apung Perkuat Jaringan Logistik Kepri
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membangun 19 unit dermaga apung yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Lima di antaranya berada di Kabupaten Lingga, yakni Pelabuhan Penuba, Benan, Senayang, Jagoh, dan Tanjung Buton Daik.
Keberadaan lima dermaga tersebut menjadi tulang punggung mobilitas antar pulau di Lingga, memperlancar arus barang, hasil perikanan, serta pergerakan masyarakat.
Secara ekonomi, infrastruktur ini memperkuat peran Lingga sebagai simpul konektivitas wilayah selatan Kepri dan mendukung integrasi logistik antarwilayah.
Pembangunan dermaga apung HDPE juga berdampak pada capaian makro daerah. Rasio konektivitas Provinsi Kepulauan Riau tercatat meningkat dari 0,59 poin pada 2024 menjadi 0,70 poin pada 2025, atau naik sebesar 0,11 poin.
Peningkatan ini mencerminkan semakin terbukanya akses antarwilayah, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta meningkatnya mobilitas masyarakat kepulauan.
Gubernur Ansar menegaskan, pembangunan dermaga apung merupakan bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi maritim Kepri.
“Kepri adalah provinsi maritim. Konektivitas laut adalah urat nadi pembangunan. Dermaga apung HDPE ini menjadi solusi yang adaptif, efisien, dan tepat bagi wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil,” ujar Ansar.
Menurutnya, infrastruktur tersebut tidak hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Dengan akses yang semakin baik, sektor perikanan, perdagangan, hingga pariwisata akan bergerak lebih cepat. Kita ingin masyarakat Lingga benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Ansar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar pembangunan berjalan merata dan berkeadilan.
“Pemerintah akan terus hadir hingga ke pulau-pulau terluar. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal,” pungkasnya.
Peresmian Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh menjadi bukti konkret komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam membangun infrastruktur maritim modern yang adaptif terhadap kondisi alam, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.(***)
