Melihat kondisi tersebut, Rikson mendesak pemerintah daerah dan BP Batam segera menghadirkan kebijakan perlindungan sosial yang nyata bagi pekerja. Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah penyediaan transportasi publik gratis atau bersubsidi bagi pekerja yang beraktivitas di kawasan industri.
Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan dukungan terhadap program kepemilikan rumah bagi buruh melalui skema pembiayaan berbunga rendah agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus.
“Jangan sampai pekerja menjadi korban dua kali. Di satu sisi pendapatan mereka terancam karena berkurangnya aktivitas industri, di sisi lain biaya hidup terus meningkat. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan,” tegasnya.
Untuk jangka panjang, Rikson menilai Batam membutuhkan perubahan strategi pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi pada penguatan struktur industri lokal. Ia menilai kebijakan menarik investor baru tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan pembangunan rantai pasok domestik yang kuat.
BP Batam, kata dia, perlu membuat regulasi yang mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk menempatkan dan memutar dana hasil ekspor mereka di perbankan lokal Batam sehingga likuiditas daerah dapat meningkat. Selain itu, industri besar juga harus didorong untuk lebih banyak menggunakan produk, jasa, dan komponen yang dipasok oleh pelaku UMKM lokal.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat ekonomi daerah dari dalam. Jika hal itu dapat dilakukan secara konsisten, maka Batam tidak hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga mampu membangun ekosistem industri yang lebih mandiri dan tahan terhadap gejolak eksternal.
Rikson mengingatkan bahwa apabila pemerintah daerah dan BP Batam terus bersikap pasif menghadapi tekanan nilai tukar rupiah, maka status kawasan khusus yang selama ini dibanggakan berpotensi kehilangan makna bagi masyarakat.
“Batam membutuhkan keberanian para pemimpinnya untuk mengambil kebijakan yang konkret, protektif, dan berpihak kepada masyarakat. Menyelamatkan ekonomi daerah bukan sekadar menjaga angka investasi tetap tinggi, tetapi memastikan pekerja tetap memiliki penghasilan, industri tetap bertahan, dan daya beli masyarakat tidak runtuh. Sudah saatnya pemerintah berhenti menjadi penonton dan mulai bekerja mengamankan masa depan ekonomi Batam,” pungkasnya. (IMAN SURYANTO)
