Kebijakan Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Dalam paparannya, Bismar membagi langkah perbaikan ke dalam dua pendekatan: jangka pendek dan jangka panjang.
1. Jangka Pendek: Regulasi Pembatasan Belanja Kampanye
2. Menentukan plafon maksimal dana kampanye.
3. Menyusun mekanisme audit belanja kampanye yang lebih transparan.
4. Memberikan sanksi tegas bagi calon yang melampaui batas.
Langkah ini dinilai realistis untuk diterapkan dalam satu atau dua siklus Pilkada ke depan.
Sementara itu, Jangka Panjang: Penguatan Pendidikan Politik & Ekonomi Masyarakat dengan melakukan peningkatkan literasi politik agar masyarakat tidak mudah tergoda politik uang; Mendorong perbaikan ekonomi masyarakat agar tidak bergantung pada insentif kampanye hingga Menguatkan budaya politik yang lebih matang dan rasional.
“Kalau jangka panjang, itu tadi, penguatan pendidikan dan penguatan ekonomi. Tapi kalau jangka pendek, pembatasan total dana kampanye mungkin bisa dipertimbangkan,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, sosialisasi yang digelar Bawaslu Kepri ini bukan hanya sekadar forum penyampaian materi. Kegiatan ini juga menjadi ruang evaluasi bersama antara pengawas pemilu, akademisi, dan publik untuk merumuskan rekomendasi perbaikan Pilkada ke depan.
Melalui kegiatan seperti ini, Bawaslu Kepri berharap masyarakat semakin paham tentang peran pengawasan partisipatif, sekaligus mendorong munculnya gagasan-gagasan progresif, seperti pembatasan dana kampanye, untuk memastikan Pilkada yang lebih adil, transparan, dan berintegritas.(Iman)
