Rikson juga menyinggung kasus di Nongsa yang melibatkan pengangkutan pasir. Ia menegaskan, jika terdapat pelanggaran hukum seperti penambangan ilegal atau pelanggaran lalu lintas, maka penyelesaiannya harus melalui jalur hukum, bukan dengan membawa status KTP atau pekerjaan sebagai alat intimidasi.
Selain itu, ia menyoroti persoalan akses KTP Batam yang dinilai masih rumit dan rawan praktik pungutan liar. Kondisi ini disebut ironis ketika warga non-KTP Batam dikritik karena tidak memiliki identitas setempat.
“Masalahnya sistemik, bukan kesalahan individu warga miskin,” katanya.
Desak Perbaikan Komunikasi Publik
Kritik tersebut juga diarahkan kepada Wakil Wali Kota Batam/Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Rikson menyarankan agar pernyataan yang dinilai diskriminatif dicabut dan diganti dengan permohonan maaf jika dianggap menyinggung masyarakat.
Ia juga mendorong pemerintah mempercepat pelatihan kerja berbasis industri, membuka posko pengaduan ketenagakerjaan, memperbanyak program padat karya, serta merevisi kebijakan kependudukan agar akses KTP lebih mudah, transparan, dan tidak mahal.
“Batam bukan milik kelompok tertentu. Batam milik semua warga negara Indonesia yang ingin berkontribusi membangun daerah ini,” ujarnya.
Rikson pun mengajak masyarakat tetap kritis namun tidak terprovokasi. “Rakyat butuh solusi, bukan ancaman pulang kampung,” tutupnya. (***)
