Pengecekan tersebut bertujuan memastikan seluruh proses distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan serta tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat yang berhak menerima subsidi energi.
Selain penyaluran untuk kendaraan, Pertamina juga memastikan distribusi BBM subsidi kepada konsumen non-kendaraan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Konsumen kategori ini wajib menggunakan surat rekomendasi yang diterbitkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selanjutnya, data tersebut akan terintegrasi melalui aplikasi XStar BPH Migas sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara digital di SPBU. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi.
Fahrougi menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berkomitmen menjaga penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran serta terus melakukan evaluasi apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses distribusi, khususnya untuk produk subsidi seperti Biosolar.
“Pertamina akan terus memperkuat pengawasan dan melakukan evaluasi terhadap setiap laporan maupun temuan yang berkaitan dengan penyaluran BBM subsidi,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan bersama, Pertamina juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan indikasi penyalahgunaan atau pelanggaran dalam distribusi BBM subsidi. Laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Contact Center 135 untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung kebijakan pemerintah menjaga efektivitas subsidi energi, sekaligus memastikan manfaat BBM bersubsidi dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.(Iman Suryanto)
