KABAREKONOMI.CO.ID, BANGKOK – Thailand menghadapi tantangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hampir tiga dekade setelah krisis keuangan Asia 1997. Pemerintah kini berupaya menarik investasi asing dan memperkuat industri berteknologi tinggi untuk keluar dari periode pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat.
Mengutip Reuters, Jumat (9/10/2026), Menteri Keuangan Thailand Ekniti Nitithanprapas mengatakan lemahnya investasi menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
Rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Thailand saat ini berada di kisaran 22%–23%, lebih rendah dibandingkan periode setelah krisis keuangan Asia.
“Setelah saya menjabat sebagai menteri keuangan, saya menempatkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan berbasis investasi sebagai agenda utama,” ujar Ekniti.
Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang dijadwalkan berlangsung di Bangkok pekan depan. Pertemuan itu digelar di tengah tantangan ekonomi global, mulai dari tingginya harga energi dan membengkaknya utang publik hingga risiko dari lonjakan investasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva sebelumnya memperingatkan bahwa berbagai risiko tersebut membayangi prospek ekonomi global. Bagi Thailand, ruang fiskal juga menjadi perhatian karena rasio utang pemerintah terhadap PDB mendekati batas resmi sebesar 70%.
Sebagai ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, Thailand mencatat pertumbuhan rata-rata hanya 2,34% per tahun selama lima tahun terakhir. Angka tersebut tertinggal dari sejumlah negara di kawasan yang pulih lebih cepat setelah pandemi.
Untuk memperbaiki kinerja ekonomi, Ekniti pada bulan sebelumnya memaparkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 3% dalam tiga tahun. Pemerintah berupaya menarik investasi asing ke sejumlah sektor strategis, termasuk semikonduktor, pusat data, manufaktur maju, dan kendaraan listrik.
Pengembangan industri tersebut membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar. Karena itu, Thailand juga mendorong investasi energi terbarukan serta peningkatan infrastruktur jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan sektor industri.
Meski demikian, Bank Sentral Thailand memiliki proyeksi yang lebih konservatif. Bank sentral memperkirakan pertumbuhan potensial ekonomi Thailand berada di kisaran 2,7%, dengan waktu setidaknya empat tahun untuk mencapai tingkat tersebut.
Perekonomian Thailand juga masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya utang rumah tangga, penurunan jumlah kedatangan wisatawan, serta belum tuntasnya kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat.
Di tengah tekanan tersebut, Fitch Ratings menilai ekonomi Thailand masih menunjukkan ketahanan. Pada September 2026, lembaga pemeringkat itu mengubah prospek peringkat Thailand menjadi stabil dari sebelumnya negatif.
“Ekonomi Thailand bertahan lebih baik dari perkiraan di tengah guncangan energi global, tekanan deflasi mereda, dan kepastian kebijakan membaik setelah pemilihan umum pada Februari 2026,” kata Fitch Ratings.
Reformasi Struktural Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi
Pengalaman krisis keuangan Asia pada 1997 menjadi pengingat bahwa pemulihan ekonomi membutuhkan dukungan politik terhadap reformasi struktural. Saat itu, Thailand menerima bantuan pinjaman IMF dan menjalankan serangkaian kebijakan pemulihan setelah pelemahan mata uang baht memicu krisis keuangan regional.
Anoop Singh, yang memimpin misi IMF untuk Thailand selama krisis tersebut, mengatakan dukungan politik terhadap reformasi merupakan faktor penting agar kebijakan pemulihan dapat berjalan efektif.
Menurut Singh, IMF dapat membantu mengidentifikasi persoalan dan memberikan rekomendasi kebijakan. Namun, pemerintah tetap harus memiliki komitmen untuk melaksanakan reformasi tersebut.
Setelah mengalami pergantian perdana menteri akibat keputusan pengadilan maupun kudeta militer, serta demonstrasi besar selama beberapa dekade, Thailand kini menikmati periode ketenangan politik relatif setelah Anutin Charnvirakul kembali terpilih pada Februari 2026.
Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan agenda ekonomi. Meski demikian, sejumlah analis masih mempertanyakan sejauh mana pemerintahan baru akan melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan.
Ekniti menegaskan, reformasi yang dibutuhkan mencakup peralihan menuju energi terbarukan, peningkatan infrastruktur kelistrikan, pengembangan industri semikonduktor dan pusat data, serta peningkatan kualitas tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sektor teknologi tinggi.
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik perdagangan, pemerintah Thailand juga berupaya menjadikan negaranya sebagai tujuan investasi yang netral dan aman.
“Kondisi ekonomi global menunjukkan dunia yang semakin terfragmentasi. Kita membutuhkan negara-negara yang dapat menghubungkan perekonomian yang terpecah, dan Thailand dapat menjadi penghubung yang tepercaya,” ujar Ekniti.
SUMBER: BISNIS INDONESIA
