KABAREKONOMI.CO.ID, BATAM – Bank Indonesia menilai perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan tetap berada di jalur positif sepanjang 2025–2026, dengan dukungan kuat dari sektor industri, perdagangan, dan percepatan investasi.
Namun, sejumlah dinamika global seperti tensi geopolitik dan kebijakan tarif resiprokal negara mitra juga berpotensi memberi tekanan terhadap kinerja ekonomi. Pandangan ini disampaikan melalui paparan bertajuk “Prospek Perekonomian dan Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2026”, yang menggambarkan kondisi terkini sekaligus arah kebijakan ke depan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto P di sela-sela Bincang Bareng Media BI Kepri pada Selasa (30/12/2025) pagi, mengatakan bahwa Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 mencapai kisaran 6,5–7,3%, dan kembali menguat pada 2026 di rentang 6,4–7,2%.
“Proyeksi ini mencerminkan optimisme terhadap daya dorong sejumlah lapangan usaha utama yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan,”jelasnya.
Sektor industri pengolahan masih akan menjadi motor utama ekonomi Kepri, didukung investasi industri hilir dan ekspansi manufaktur. Konstruksi diproyeksikan meningkat seiring geliat pembangunan infrastruktur dan properti. Sektor pertambangan dan perdagangan juga tetap memberikan kontribusi signifikan, terutama dari tingginya aktivitas perdagangan luar negeri.
Meski demikian, Bank Indonesia mencatat adanya disparitas ekonomi antarwilayah di Kepri, yang masih menjadi pekerjaan rumah jangka panjang. Beberapa daerah menunjukkan pertumbuhan yang jauh di atas rata-rata, sementara wilayah lainnya masih memerlukan penguatan struktur ekonomi.
“Inflasi Kepri diperkirakan tetap terjaga dalam kisaran target nasional. Tiga komponen utama, yakni volatilitas pangan, inflasi inti, dan harga yang diatur pemerintah, diprediksi stabil pada 2026,” tambahnya.
Namun, Bank Indonesia mengingatkan bahwa ketergantungan Kepri terhadap pasokan pangan luar daerah membuat ketahanan pangan harus menjadi prioritas. Minimnya produksi pangan lokal menjadikan wilayah ini lebih rentan terhadap gangguan distribusi dan perubahan harga komoditas.
Stabilitas sistem keuangan di Kepri juga dinilai tetap terjaga. Pertumbuhan kredit korporasi dan UMKM menjadi sinyal positif meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Risiko kredit atau Non Performing Loan (NPL) disebut berada pada level yang aman, sehingga mampu menjaga kepercayaan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Kondisi ini menegaskan bahwa fungsi intermediasi perbankan masih bekerja secara optimal.
Bank Indonesia mencatat bahwa digitalisasi pembayaran berkembang pesat di Kepri, terutama melalui peningkatan penggunaan QRIS oleh merchant maupun konsumen. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah juga menjadi salah satu pilar penting dalam memperluas ekosistem pembayaran digital.
