Komisi II DPR, lanjut Dede, akan mengawal percepatan penetapan Keppres tersebut agar Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang bisa bersaing dalam menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Selain soal pembangunan, Dede Yusuf juga menyoroti minimnya PNBP di Kepri, yang menurutnya belum tergarap secara maksimal, baik dari sektor perdagangan maupun pertanahan.
“Kepri ini daerah perbatasan, tapi potensi penerimaan negaranya belum dimaksimalkan. Banyak potensi PNBP bocor, terutama dari perdagangan ilegal dan sektor tanah yang hanya menghasilkan sekitar Rp30 miliar per tahun. Padahal di sini ada KEK besar seperti Galang Batang,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengapresiasi dorongan DPR RI dan menegaskan bahwa kendala utama terletak pada belum adanya payung hukum jelas untuk pengelolaan FTZ di luar Batam.
“Kita butuh Keppres agar pengelolaan FTZ di tiga wilayah ini bisa maksimal. Selama ini statusnya ada, tapi tidak punya ‘mesin penggerak’ seperti BP Batam,” kata Nyanyang.
Ia menambahkan, posisi strategis Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia seharusnya menjadi peluang besar, bukan malah membuat Kepri tertinggal.
“Kita ingin Kepri bisa sejajar atau bahkan melampaui Singapura dan Malaysia, tapi perlu dukungan regulasi dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (***)
