BPGMN Didorong Jadi Bagian Pencegahan Karhutla
Dijumpai terpisah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pencegahan karhutla menjadi salah satu fokus utama Kementerian Kehutanan. Menurutnya, pembentukan badan baru tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencapai target zero accident karhutla pada tahun depan.
“Insya Allah perintah Pak Presiden lebih menjadikan desa sebagai basis. Saya kira itu akan banyak membantu,” tegas Raja Juli.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui rekomendasi pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Badan tersebut nantinya diminta melakukan pemetaan lahan agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya sesuai dengan karakteristik kawasan.
Brian mengatakan luas lahan gambut di Indonesia mencapai lebih dari 33 juta hektare. Pemerintah ingin kawasan tersebut dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan sesuai karakteristik lahannya.
Namun, pemanfaatan lahan gambut tetap harus dibarengi dengan upaya pencegahan karhutla. Pengelolaan yang tepat diperlukan agar pemanfaatan gambut tidak meningkatkan risiko kebakaran.
Dalam rapat tersebut, Prabowo juga menyetujui rekomendasi para ilmuwan dan pakar untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Badan ini diharapkan dapat mengintegrasikan data serta pengelolaan perizinan terkait lahan gambut.
Brian menyebut para ilmuwan yang selama ini melakukan penelitian mengenai gambut juga akan dilibatkan untuk mendukung badan tersebut. Hasil riset, kajian, dan praktik baik yang telah ada akan menjadi referensi dalam pengelolaan gambut.
“Intinya ke depan lahan gambut di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 33 juta hektare itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan,” kata Brian.
SUMBER: KONTAN
