Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Lingga segera menyelesaikan seluruh tahapan yang menjadi kewenangan daerah, mulai dari land clearing, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), hingga proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen pendukung lainnya.
“Saya mendapat tugas langsung setelah rapat bersama Dirjen Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR untuk memastikan kesiapan daerah. Karena itu saya meminta Pak Bupati agar seluruh persiapan bisa dipercepat sehingga ketika proses tender selesai, pembangunan fisik dapat segera dimulai,” tegasnya.
Nyanyang optimistis apabila seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, maka proses pembangunan dapat dimulai pada awal 2027.
Ia menegaskan, Kepri harus bergerak cepat agar tidak kehilangan kesempatan memperoleh program nasional tersebut, mengingat ratusan kabupaten dan kota di Indonesia juga mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kita jangan sampai terlambat hingga 2028 atau 2029. Saat ini ada sekitar 500 kabupaten dan kota yang mengusulkan program Sekolah Rakyat. Karena itu kita harus bergerak cepat agar Kepri menjadi daerah yang lebih dahulu merealisasikan program ini,” katanya.
Sementara itu, Bupati Lingga, Muhammad Nizar yang secara langsung meninjau lokasi bersama Wakil Gubernur memastikan Pemerintah Kabupaten Lingga siap mendukung penuh pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.
Ia mengatakan lahan pembangunan telah disiapkan, sedangkan proses administrasi seperti AMDAL dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) saat ini masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026.
