Pada sisi belanja, pemerintah mengusulkan anggaran meningkat menjadi Rp4,508 triliun dari sebelumnya Rp4,299 triliun atau bertambah sekitar Rp208,08 miliar.
Kenaikan belanja tersebut diarahkan untuk mendukung tema pembangunan Batam tahun 2026, yakni “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi.”
Tema itu diwujudkan melalui lima prioritas utama, meliputi penguatan sektor unggulan berbasis pariwisata dan hilirisasi industri, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta penguatan ketahanan terhadap bencana.
“Rencana belanja pada Perubahan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk melaksanakan program yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2026,” kata Amsakar.
Belanja operasi meningkat menjadi Rp3,591 triliun untuk memenuhi kebutuhan operasional perangkat daerah serta pembiayaan iuran jaminan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, belanja modal naik 7,48 persen menjadi Rp905,55 miliar. Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, peningkatan fasilitas kesehatan, penanganan banjir, penerangan jalan umum, pengelolaan sampah, utilitas perumahan hingga pembangunan marka jalan.
Sebaliknya, Belanja Tidak Terduga turun lebih dari 41 persen menjadi Rp11,33 miliar karena sebagian anggaran dialihkan untuk mendukung program prioritas yang dinilai lebih mendesak.
Perubahan signifikan juga terjadi pada sisi pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan melonjak dari Rp115,5 miliar menjadi Rp272,48 miliar atau naik 135,91 persen.
