KABAREKONOMI.CO.ID, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integritas sebagai fondasi dalam membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema “Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity” yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa.
Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena mengatakan, bahwa penerapan tata kelola yang kuat menjadi faktor kunci dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” kata Sophia.
Sophia menjelaskan, bahwa lanskap risiko global berkembang semakin cepat dan kompleks, sehingga menuntut organisasi untuk terus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko.
Risiko siber, penyalahgunaan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi.
Menurut Sophia, governance, risk, and compliance (GRC) tidak lagi sekadar berfungsi sebagai instrumen kepatuhan, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Penguatan GRC juga sejalan dengan Asta Cita ketujuh Pemerintah yang menitikberatkan pada penguatan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sophia berharap berbagai gagasan dan contoh praktik terbaik yang berkembang dalam RGS 2026 dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.
