Rafki juga mengingatkan bahaya ketergantungan berlebihan terhadap fasilitas dan subsidi pemerintah. Ia menilai organisasi bisnis yang terlalu banyak “disuapi” justru berpotensi berjalan lamban dan tidak adaptif terhadap kebutuhan pasar. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.
Alih-alih membatasi ritel modern, Rafki menyarankan agar pemerintah meniru dan mengadopsi praktik bisnis yang telah terbukti berhasil dijalankan oleh Alfamart dan Indomaret.
Salah satunya dengan memangkas rantai pasok dan menghubungkan Kopdes Merah Putih secara langsung dengan pabrik atau produsen utama.
“Dengan modal dan jaringan yang difasilitasi pemerintah, seharusnya Kopdes Merah Putih bisa langsung terkoneksi ke pabrik. Jika rantai pasok lebih pendek, harga jual bisa bersaing dengan minimarket modern, begitu juga dengan kelengkapan barang,” ujarnya.
Selain aspek sistem dan modal, Rafki menekankan pentingnya sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi. Ia menilai pengelola Kopdes Merah Putih harus dilepaskan dari kepentingan politik dan direkrut dari kalangan profesional yang memiliki pengalaman di bisnis ritel.
“Pengelola adalah kunci. Jika bisnis ritel dijalankan oleh orang yang tidak punya kompetensi, peluang gagal sangat besar. Profesionalisme harus menjadi fondasi utama, bukan sekadar pendekatan politis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rafki optimistis dukungan penuh dari pemerintah desa sebenarnya sudah cukup untuk membuat Kopdes Merah Putih tumbuh dan bersaing secara sehat tanpa harus mengorbankan pelaku usaha swasta yang telah lebih dulu hadir.
Menurutnya, kebijakan ekonomi seharusnya mendorong kolaborasi dan kompetisi yang adil, bukan menciptakan pembatasan sepihak.
