Melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Pemerintah Provinsi Kepri pada tahun 2025 berupaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp4,9 miliar.
Sebanyak 99 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah di Kepri tahun 2025 direhabilitasi, termasuk lima unit rumah masyarakat adat Orang Laut yang terletak di Desa Kelumu, Kabupaten Lingga. Program ini kembali dilaksanakan Pemprov Kepri di tahun 2026 ini.
Program Kemandirian Pangan
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 65,10 persen pada tahun 2023, naik menjadi 66,29 persen di tahun 2024, dan menjadi 71,96 persen pada masa kepemimpinan Ansar-Nyanyang.
Demikian pula halnya nilai tukar petani (NTP) yang naik dari 104,63 persen di tahun 2024 menjadi sebesar 108,01 persen pada tahun 2025.
Dukungan Program Kemandirian Pangan diwujudkan Pemerintah Provinsi Kepri salah satunya dengan melaksanakan program pemberian bantuan bibit cabai kepada masyarakat serta pemberian jaminan kepada para petani berupa bantuan BPJS.
Di tahun 2025, sebanyak 40 ribu bibit cabai dibagikan kepada warga yang tersebar di Kepulauan Riau. Jumlah bibit cabai yang dibagikan meningkat di tahun 2026 ini, yakni sebanyak 60 ribu bibit.
Pemerintah Provinsi Kepri memberikan bantuan pembayaran iuran BPJS kepada 9.200 petani.
Upaya mewujudkan kemandirian pangan juga dilaksanakan dengan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan melalui Gerakan Pasar Murah (GPM).
Tahun 2026 ini, Pemprov Kepri akan melaksanakan 69 kali/titik GPM dengan pola penganggaran melaui, APBN, APBD Provinsi Kepri, APBD Kab/Kota dan Mandiri.
Total pelaksanaan GPM terbagi 8 kali dilaksanakan oleh Pemprov Kepri, Pemko Batam 10 kali , Kota Tanjungpinang 3 kali, Kabupaten Bintan 3 Kali, Kabupaten Lingga 32 kali, Natuna 7 kali, Karimun 5 kali dan Kabupaten Kepulauan Anambas 1 kali.
Penghargaan
Di tahun pertama kepemimpinan Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura memperoleh berbagai penghargaan di tingkat nasional, di antaranya sebagai berikut:
1. Peringkat Ketiga Peraih Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MSCP Kategori Pemerintah ProvinsiTahun 2024. Pemberi: Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
2. Top Pembina BUMD 2025 Kategori Kepala Daerah. Pemberi:Majalah Top Business.
3. Penghargaan untuk Anggaran Tahun 2023 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan untukyang ke-15 Kalinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima Opini WTP secara berturut – turut. Pemberi:BPK RI.
4. Penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI dalam acara Baznas Awards 2025 sebagaikepala daerah (WAGUB) yang dinilai berperan aktif dalam mendukung pergerakan zakat di ProvinsiKepulauan Riau. Pemberi: BAZNAS RI.
5. Innovation Public Official Leader sebagai Inovator Ekonomi Inklusif Daerah. Pemberi: TV ONE.
6. Terbaik pertama untuk kategori Pemerintah Daerah atas Capaian Peningkatan Indek Pembangunan Pemuda (IPP) Tertinggi tingkat Nasional tahun 2024. Pemberi: KEMENPORA RI.
7. Terbaik keempat untuk Kategori Pemerintah Daerah atas Capaian Indek Pembangunan Pemuda (IPP) Tingkat Nasional Tahun 2024. Pemberi: KEMENPORA RI.
8. Peringkat ketiga destinasi ramah Muslim tingkat nasional tahun 2025. Pemberi: KEMENPAR RI.
9. Provinsi terbaik kedua inovasi pengelolaan kepegawaian tingkat nasional tahun 2025 dalam ajang BKN Award 2025. Pemberi: BKN RI
10. Karya-karya Raja Ali Haji ditetapkan sebagai Warisan Ingatan Kolektif Nasiona; (IKON). Pemberi: Perpustakaan Nasional RI. (**)
