Menyikapi hal tersebut, Nyanyang membawa misi khusus untuk meminta perluasan jaringan telekomunikasi di titik-titik rawan perbatasan.
”Terkait komunikasi, infrastruktur dasarnya sudah ada, tinggal dikembangkan dan diperkuat saja. Kita ingin memastikan tidak ada lagi wilayah blank spot di garda terdepan republik ini agar pelayanan publik dan koordinasi keamanan berjalan real-time,” tegasnya.
Perang Melawan Illegal Fishing dan Kedaulatan Nelayan
Selain infrastruktur fisik dan digital, sektor maritim menjadi sorotan tajam. Sebagai wilayah yang 96 persen areanya merupakan lautan, Kepri sangat rentan terhadap praktik pencurian ikan ilegal (illegal fishing) oleh kapal asing.
Oleh karena itu, poin keempat yang diperjuangkan adalah penguatan pengawasan laut dan penegakan hukum. Namun, Pemprov Kepri tidak hanya fokus pada aspek represi terhadap pelaku illegal fishing, melainkan juga pada sisi penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
“Kita perkuat pelayanannya. Bersamaan dengan pengamanan laut dari penjarahan asing, pemerintah akan mengembangkan potensi kelautan lokal agar menjadi sumber penghasilan utama yang berkelanjutan bagi nelayan kita. Nelayan tempatan harus menjadi tuan rumah di lautnya sendiri,” tambah Nyanyang.
Kunjungan kerja ini menghasilkan kesepahaman positif antara Pemprov Kepri dan jajaran kementerian. Pihak pusat memastikan akan mengawal seluruh usulan tersebut melalui koordinasi lintas sektor yang lebih intensif.
Wagub Kepri menyatakan bahwa seluruh hasil korespondensi ini akan segera ditindaklanjuti secara teknis oleh dinas-dinas terkait di daerah. Pemprov Kepri berkomitmen untuk mengawal setiap komitmen bantuan dari Jakarta agar dapat segera dieksekusi dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Bumi Bunda Tanah Melayu. (Iman Suryanto)
