Di Kabupaten Lingga, misalnya, Pulau Tekoli mendapat alokasi PLTS berkapasitas 240 kWp, Pulau Kentar 165 kWp, dan Pulau Lalang 140 kWp.
Sementara di Kota Batam, pembangunan PLTS di Pulau Sembur Laut direncanakan memiliki kapasitas 200 kWp.
Adapun di Kabupaten Kepulauan Anambas, kawasan Tarempa Timur mendapat alokasi kapasitas sekitar 130 kWp.
Pembangunan kemudian dilanjutkan pada 2027 ke 23 titik baru. Beberapa lokasi dengan kebutuhan kapasitas relatif besar antara lain Pasir Lulun di Lingga sebesar 160 kWp dan Pulau Bahan di Karimun sebesar 150 kWp, selain sejumlah wilayah pesisir di Batam, Bintan dan Karimun.
Dorong Ekonomi Pulau dan Nelayan
Nyanyang menilai pembangunan infrastruktur energi di wilayah terpencil tidak semata-mata berkaitan dengan peningkatan rasio elektrifikasi.
Ketersediaan listrik selama 24 jam, kata dia, dapat menjadi pengungkit aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dengan pasokan listrik yang lebih stabil, masyarakat dapat memperluas aktivitas usaha, termasuk pengolahan hasil perikanan, perdagangan, usaha mikro, hingga berbagai kegiatan produktif lainnya.
“Elektrifikasi desa melalui PLTS ini tidak hanya menaikkan rasio elektrifikasi dan bauran energi Kepri, tetapi juga diharapkan mampu mendongkrak perekonomian lokal masyarakat pesisir dan nelayan,” kata Nyanyang.
Bagi Kepri yang memiliki karakter geografis kepulauan, pemerataan energi menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi.
Pembangunan PLTS komunal juga membuka peluang agar pulau-pulau yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur energi dapat berkembang dengan basis ekonomi lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional.
Pemerintah Provinsi Kepri berharap kolaborasi dengan PLN dalam pembangunan PLTS tersebut dapat mempercepat terwujudnya akses energi yang lebih merata, berkelanjutan, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah hinterland. (Iman Suryanto)
