KABAREKONOMI.CO.ID, TANJUNG PINANG – Di tengah momentum Hari Batik Nasional, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, tidak sekadar menyampaikan ucapan simbolik.
Ia membaca batik dari perspektif yang lebih strategis: sebagai bagian dari mesin ekonomi daerah yang selama ini ditopang oleh UMKM.
Pesannya tegas, batik Kepri harus naik kelas. Itulah kesana dan pesan yang terungkap dalam diskusi santai awak media dengan disela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Natuna beberapa waktu lalu.
Pihaknya juga menegaskan bahwa, Batik tidak hanya sebagai identitas budaya, tetapi sebagai produk ekonomi bernilai tambah yang mampu mendorong pertumbuhan daerah. Di balik pernyataan itu, data ekonomi berbicara jelas.
Struktur usaha di Kepulauan Riau masih didominasi oleh sektor mikro dan kecil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, lebih dari 146 ribu usaha non-pertanian di Kepri atau sekitar 95,85 persen merupakan usaha mikro kecil.
Sektor ini juga menyerap lebih dari 50 persen tenaga kerja non-pertanian dan menjadikannya tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Di Kota Batam sebagai motor ekonomi Kepri, geliat ini bahkan lebih terasa. Hingga 2024, jumlah UMKM mencapai sekitar 75.575 unit dengan penyerapan tenaga kerja hampir 157 ribu orang. Angka-angka ini menegaskan satu hal: ketika UMKM bergerak, ekonomi Kepri ikut berdenyut.
Namun selama ini, kontribusi besar tersebut masih didominasi sektor kuliner dan perdagangan. Industri kreatif, termasuk batik, masih berada di lapisan yang belum optimal. Padahal, di sinilah peluang nilai tambah yang lebih tinggi terbuka.
Batik, dalam konteks ekonomi, bukan sekadar produk sandang. Ia masuk dalam ekosistem industri pengolahan kreatif yang memiliki multiplier effect. Muladi dari produksi, distribusi, hingga pariwisata.
Wagub Nyanyang yang akrab disapa Bang Nyanyang ini pun melihat celah ini.
Untuk itu, ia mendorong agar UMKM batik di Kepri tidak berhenti pada skala produksi kecil, melainkan bertransformasi menjadi pelaku industri kreatif yang terintegrasi. Artinya, batik harus masuk rantai nilai yang lebih luas: branding, digital marketing, hingga ekspor.
“Ini bukan hanya soal budaya, tapi ekonomi. Kita ingin UMKM batik Kepri bisa naik kelas dan bersaing,” tegasnya.
Langkah ini menjadi penting, jika melihat struktur PDRB Kepri yang masih sangat bergantung pada kawasan industri dan manufaktur (terutama di Batam yang menyumbang lebih dari 66 persen terhadap total PDRB provinsi,red).
Ketergantungan tersebut membuat ekonomi Kepri relatif rentan terhadap dinamika global. Karena itu, penguatan sektor domestik berbasis UMKM menjadi strategi penting untuk menciptakan keseimbangan ekonomi.
Di sinilah batik menemukan relevansinya.
Dengan karakter khas Melayu pesisir, mulai dari motif laut, gonggong, hingga ikon Jembatan Barelang, batik Kepri memiliki diferensiasi yang kuat dibanding daerah lain.
Jika dikembangkan serius, produk ini bukan hanya memenuhi pasar lokal, tetapi juga berpotensi masuk pasar nasional hingga ekspor, terutama mengingat posisi geografis Kepri yang dekat dengan Singapura dan Malaysia.
Secara nasional, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai sekitar 60 persen. Artinya, jika Kepri mampu mengangkat kualitas UMKM maka dampaknya terhadap PDRB daerah akan signifikan.
Tantangannya jelas, skala usaha kecil, keterbatasan modal, dan lemahnya branding Namun peluangnya jauh lebih besar.
Digitalisasi, akses pembiayaan seperti KUR, serta integrasi dengan sektor pariwisata dan event internasional di Batam menjadi pintu masuk percepatan.
Apalagi Kepri dikenal sebagai wilayah dengan konektivitas global tinggi, yang seharusnya menjadi keunggulan kompetitif bagi produk lokal.
Momentum Hari Batik Nasional menjadi titik refleksi, bahwa transformasi ekonomi daerah tidak selalu harus dimulai dari sektor besar. Ia bisa dimulai dari selembar kain, yang ditenun dengan identitas lokal, lalu didorong menjadi produk global.
Bagi Nyanyang, masa depan ekonomi Kepri tidak hanya ditentukan oleh kawasan industri, tetapi juga oleh kekuatan UMKM.
Dan dari batik, arah itu mulai ditenun menuju ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berakar pada budaya sendiri.(Iman Suryanto)
