Namun kali ini suasana yang terlihat berbeda. Pemerintah Malaysia bahkan telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk lebih berhemat dalam pengeluaran.
“Kerajaan Malaysia sudah memberikan maklumat kepada rakyatnya agar segera berhemat dan berbelanja seperlunya. Ini karena dampak perang yang memicu potensi kenaikan harga BBM di negara mereka. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas belanja dan kegiatan di luar kebutuhan pokok,” ungkap Surya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, tentu berpotensi memberikan dampak bagi Batam dan Kepulauan Riau yang selama ini sangat bergantung pada kunjungan wisatawan dari Malaysia dan Singapura.
Surya mengingatkan bahwa pada akhir 2025 lalu pemerintah daerah sempat merayakan pencapaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian tersebut kemudian memunculkan optimisme baru dengan target kunjungan wisatawan yang cukup ambisius pada 2026.
Batam menargetkan kunjungan 1,7 juta wisatawan mancanegara, sementara Provinsi Kepulauan Riau mendapat target sekitar 2,7 juta kunjungan wisman sepanjang 2026.
Menurut Surya, kondisi ekonomi global saat ini berpotensi menjadi tantangan terhadap target tersebut.
“Semua harapan itu kemungkinan baru bisa kita rasakan setelah Ramadan berakhir. Industri pariwisata, pelaku usaha, dan pemerintah daerah sudah menyiapkan banyak program untuk menarik wisatawan datang. Namun dinamika global tetap harus menjadi perhatian,” katanya.
Salah satu indikasi dampak global yang mulai terasa adalah kenaikan biaya layanan transportasi laut, khususnya untuk rute Batam–Singapura.
Operator kapal ferry tujuan Singapura mengumumkan penambahan biaya pelayanan kapal yang mulai berlaku pada 12 Maret 2026. Penumpang akan dikenakan tambahan biaya sebesar 6,5 dolar Singapura untuk keberangkatan dari Singapura dan sekitar Rp65.000 untuk keberangkatan dari Batam.
Kenaikan biaya tersebut diduga berkaitan dengan meningkatnya harga minyak dunia yang dipicu oleh ketegangan geopolitik.
“Ini baru langkah awal. Kita masih harus menunggu apakah operator ferry tujuan Malaysia juga akan mengambil langkah yang sama,” kata Surya.
Melihat berbagai dinamika tersebut, Surya menekankan pentingnya menjaga ekosistem pariwisata agar tetap stabil dan kompetitif.
Ia menjelaskan bahwa ekosistem pariwisata terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung, mulai dari atraksi wisata, akomodasi, transportasi, layanan pendukung, hingga peran masyarakat lokal.
“Ekosistem pariwisata adalah integrasi dari berbagai komponen yang saling berinteraksi—atraksi, hotel, transportasi, layanan, hingga masyarakat. Semua harus berjalan bersama agar tercipta pengalaman wisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya.
Namun ia menilai saat ini ada indikasi bahwa beberapa mata rantai dalam ekosistem tersebut mulai terganggu.
Menurutnya, lemahnya pengawasan terhadap sektor usaha pariwisata berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat serta mengganggu keseimbangan industri.
Surya juga menyinggung penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata yang memberikan ruang lebih luas terhadap kebebasan berusaha di sektor pariwisata.
“Undang-undang baru memberikan kebebasan berusaha dan bekerja yang sangat luas. Jika tidak diiringi dengan pengawasan yang kuat dari pemerintah, bisa saja terjadi ketidakseimbangan dalam industri pariwisata,” katanya.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap keberlanjutan ekosistem pariwisata di Batam dan Kepulauan Riau.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga daya saing destinasi wisata di tengah tantangan global.
“Yang terpenting sekarang adalah menjaga ekosistem pariwisata tetap sehat. Kita harus tetap berada di barisan depan dalam menyambut wisatawan, apapun kondisi ekonomi global yang terjadi,” tutup Surya. (Iman Suryanto)
