Pada 6 Mei 2020, NAM mengadakan rapat tertutup dengan sejumlah pejabat terkait yang membahas pengadaan alat tersebut, dengan pengamanan tinggi untuk menghindari kebocoran informasi.
“Dalam proses pengadaan, NAM juga memberikan perintah agar juknis dan juklak dibuat secara spesifik mengunci penggunaan Chrome OS, serta menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang mempertegas spesifikasi tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden dan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku,” jelas Anang.
Kasus ini kini dalam proses penyidikan lebih lanjut, dan NAM akan menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Anang menambahkan, “Kami akan terus bekerja secara profesional dan transparan agar kasus ini dapat diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan keadilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.” (***)
