Tertingggi se-Sumatera, Kepala OJK Kepri Sebut Business Matching dan Peningkatan Kesejahteraan Jadi ‘Rahasianya’

KABAREKONOMI.CO.ID, JAKARTA – Wilayah Sumatera diketahui memiliki pertumbuhan perekonomian tertinggi ketiga pada Kuarta 1 di tahun 2025 dengan angka mencapai 4,85 persen (year of year). Dimana wilayah Sulawesi berada di posisi pertama dengan nilai pencapaian di 6,4 persen disusul Jawa dengan persentase mencapai 4,99 persen.

Dari wilayah ini, diketahui didominasi oleh sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan dan berorientasi ekspor. Sementara itu Harga komodita sekspor utama seperti CPO, minyak mentah, dan batu bara dalam tren yang menurun dibandingkan tahun 2022.

Bacaan Lainnya

“Dari data pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera bagian Utara ini, diketahui pertumbuhan ekonomi kepri mengungguli dengan pencapaian nasional diangka 5,16 persen (nasional 4,87 persen, red),” jelas Khoirul Muttaqien, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara sekaligus Koordinator Wilayah Sumatera Bagian Utara dalam Media Gathering yang digelar pada Senin (4/8/2025) malam di Jakarta.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di Sumbagut umumnya masih dibawah nasional, kecuali Riau dan Kepri yang unggul.

Dengan sektor industri pengolahan dan pertanian menjadi penopangnya. “Dari sisi pengeluaran, peranan Konsumsi Rumah Tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan Ekspor masih dominan dalam struktur perekonomian di Sumbagut,” tegasnya.

“Untuk periode Q1 2025, Kepulauan Riau memimpin pertumbuhan regional dan diikuti oleh Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,dan Aceh. Dengan sektor penggerak utamanya berasal dari pertanian dan industri pengolahan,” tambahnya.

Semantara itu, Kepala OJK Provinsi Provinsi Kepri, Sinar Danandjaya mengatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama dan kolaborasi yang terjalan dengan dengan baik antar sektor perekonomian dan pemerintah daerah dalam beragam program kerja.

“Salah satunya, OJK Kepri bersama Industri Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah strategis berupa melakukan business matching dengan UMKM dimana tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman mengenai akses pembiayaan kepada pelaku UMKM. Sehingga terhindar menjadi korban pinjol illegal, rentenier dan Judol,” tegasnya.

Kemudian di wilayah Kepri, Pemerintah Provinsinya juga memiliki program Kredit Subsidi 0 persen dan telah dimanfaatkan oleh 1.409 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan total penyaluran yang telah diterima pelaku UMKM mencapai Rp30,75 Miliar terhitung 2021 hingga 2024.

“Program subsidi 0 Persen ini telah terbukti membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha tanpa perlu memikirkan bunga pinjaman. Mengingat, bunga pinjaman telah ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Dan hal ini juga sebagai upaya dalam penguatan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Sehingga mampu membuka kesempatan kerja yang luas dan memiliki kontribusi yang besar dalam mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi,” tegasnya.

Selain itu, tambahnya, di Provinsi Kepri juga ada program subsidi BPJS Ketenagakerjaan untuk 40.741 nelayan dan petani.

“Dimana program ini adalah perlindungan asuransi dan jaminan untuk masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan yang merupakan pilar penting bagi perekonomian di Kepri,” tegasnya. (iman)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *