KABAREKONOMI.CO.ID, BATAM – Aksi ratusan warga Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, yang mengepung Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Kamis (22/1/2026), menjadi cermin nyata kegagalan pengelolaan air bersih di Batam.
Krisis yang telah berlangsung hampir satu tahun itu akhirnya meledak menjadi kemarahan publik, seiring ketiadaan solusi konkret dari pemerintah dan pemangku kebijakan terkait.
Sejak pagi hari, warga memadati halaman kantor BP Batam untuk menuntut kepastian atas hak paling mendasar: akses air bersih. Warga mengaku hidup dalam ketidakpastian, dengan distribusi air yang kerap terhenti berhari-hari, sementara aktivitas rumah tangga hingga usaha kecil terpaksa terganggu.
Di tengah dinamika aksi tersebut, Tokoh Masyarakat Kepulauan Riau, Rahman Usman, menyampaikan pandangan tajam yang menyoroti persoalan krisis air Batam secara menyeluruh.
Menurutnya, krisis ini bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan akibat dari kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan dan lemahnya pengawasan lingkungan.
Rahman secara tegas menyinggung perubahan pengelolaan air bersih di Batam yang tidak diiringi perencanaan jangka panjang. Ia menilai pergantian pengelola air seharusnya dibarengi dengan strategi pemenuhan kebutuhan air yang terus meningkat.
“Dulu dikelola oleh ATB, tahu-tahu kok diganti. Sementara kebutuhan air Batam terus meningkat, karena pertumbuhan penduduk semakin banyak dan kebutuhan industri terhadap air juga sangat tinggi,” ujar Rahman.
Lebih jauh, Rahman menilai persoalan utama justru terletak pada menurunnya ketersediaan air baku. Ia mengungkapkan bahwa waduk-waduk di Batam kini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan akibat kerusakan lingkungan yang berlangsung bertahun-tahun tanpa penindakan tegas.
“Persediaan air di waduk-waduk semakin berkurang. Penyebab utamanya adalah hutan di sekitar waduk dibabat, baik oleh pengusaha maupun masyarakat. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri,” tegasnya.
