“Mekanisme pencegahan bahkan bisa dilakukan di tengah laut jika ditemukan indikasi pelanggaran. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga proteksi terhadap ekonomi lokal dan nasional, sekaligus menjaga kedaulatan negara,” jelasnya.
Jika barang terlarang lolos masuk, pelaku usaha khawatir akan muncul sejumlah dampak, di antaranya:
1. Terganggunya stabilitas pasar, terutama jika barang ilegal tersebut dijual dengan harga jauh di bawah pasar;
2. Penurunan kepercayaan investor yang melihat lemahnya pengawasan di pelabuhan strategis seperti Batam;
3. Potensi meningkatnya kejahatan lintas batas, mengingat Batam menjadi pintu masuk perdagangan internasional.
Beberapa asosiasi usaha bahkan menilai bahwa tindakan tegas BC Batam akan memperkuat reputasi Batam sebagai kawasan perdagangan yang bersih dan teratur.
Osman juga berharap BC Batam meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan otoritas maritim untuk memperkuat pengawasan jalur laut. Selain itu, mereka meminta dilakukan publikasi berkala terkait penindakan dan penolakan barang terlarang untuk menjaga transparansi.
“Ketegasan Bea dan Cukai adalah kunci untuk memastikan bahwa Batam tetap menjadi kawasan perdagangan yang kompetitif dan sehat. Tindak tegas secara preventif maupun represif harus dilakukan,” ujarnya.
Dengan posisi Batam sebagai hub logistik internasional, efektivitas pengawasan barang masuk menjadi aspek penting dalam menjaga keamanan perdagangan dan keberlanjutan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau. (Iman Suryanto)
