Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widijarto menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran bukanlah sekadar tren, melainkan kebutuhan zaman.
Hal ini dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan masa pandemi terahulu membuat digitalsasi keuangan terus ‘melaju’ kencang dengan mengadopsi teknologi dalam berbagai lini kehidupan.
“Di tengah tantangan tersebut, sistem pembayaran digital hadir sebagai solusi yang memudahkan, mempercepat, sekaligus menyehatkan ekosistem ekonomi, “terangnya.
Untuk memperluas ekosistem ekonomi keuangan digital, tambahnya, penggunaan QRIS juga diimplementasikan pada Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), baik dari sisi pengeluaran maunpun penerimaan dalam hal ini pajak dan retribusi.
Pemanfaatan digitalisasi pembayaran tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun juga mempercepat penerimaan PAD, memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat ekosistem ekonomi digital di daerah secara berkelanjutan.
“Bank Indonesia terus berkolaborasi bersama seluruh Pemda di Kepulauan Riau dalam mendukung elektronifikasi Pemda diantaranya melalui studi banding untuk meningkatkan kapasitas TP2DD dan kolaborasi dalam berbagai perluasan elektronifikasi, seperti pada Roadshow Pembayaran PBB di Kota Batam, sinergi dalam digitalisasi pembayaran pada sektor transportasi seperti Trans Batam dan Pelabuhan, mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di masing-masing daerah, serta perluasan sosialisasi pemanfaatan QRIS dalam membayar
pajak dan retribusi daerah,” tegasnya. (Iman)
