KABAREKONOMI.CO.ID, BALI – Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026 dalam sebuah agenda nasional yang digelar di Bali, Senin (27/7/2026).
Program ini menjadi strategi utama BI dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga pangan melalui sinergi erat bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
GPIPS 2026 merupakan transformasi dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini dijalankan Bank Indonesia. Melalui program tersebut, BI tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga membangun ekosistem pangan yang lebih kuat dari hulu hingga hilir.
Program ini mengedepankan penguatan produktivitas pertanian, efisiensi rantai pasok, kelancaran distribusi, hingga stabilisasi harga pangan, terutama pada komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang merah.
Dalam implementasinya, BI mengusung strategi 4K, yakni menjaga Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, serta Komunikasi yang efektif melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID).
Selain GPIPS, Bank Indonesia juga memperkuat ketahanan pangan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang mendorong perbankan meningkatkan pembiayaan kepada sektor pertanian, industri pengolahan, hilirisasi pangan, koperasi, serta UMKM pangan.
BI juga terus memperluas digitalisasi sektor pertanian melalui penguatan kelembagaan kelompok tani, pengembangan digital farming, serta ekosistem digital pesantren untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional.
Di sisi lain, kerja sama antar daerah (KAD), pemanfaatan dashboard data pangan strategis, hingga pelaksanaan ribuan pasar murah di berbagai daerah menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi dampak cuaca ekstrem terhadap pasokan pangan.
Menanggapi peluncuran GPIPS 2026, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan apresiasi atas langkah strategis Bank Indonesia yang dinilai semakin memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.
Menurut Nyanyang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau siap memperkuat sinergi bersama Bank Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, TPID, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga pangan di daerah.
“Program GPIPS sangat relevan dengan kebutuhan daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau. Stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci agar harga pangan tetap terkendali serta daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Nyanyang.
Ia menegaskan, Pemprov Kepri akan terus memperkuat kerja sama antardaerah dalam penyediaan pasokan pangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta memperkuat sistem distribusi agar lebih efisien.
Menurutnya, penguatan ketahanan pangan juga menjadi bagian penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global.
“Kami mendukung penuh langkah Bank Indonesia melalui GPIPS. Sinergi pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, hingga masyarakat menjadi modal utama dalam menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Nyanyang juga menilai program tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada aspek penguatan ketahanan pangan, penguatan ekonomi daerah, serta perlindungan daya beli masyarakat.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah, diharapkan stabilitas harga pangan dapat terus terjaga, inflasi tetap berada dalam kisaran yang terkendali, serta pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan. (Iman Suryanto)
