Langkah ini mencakup peningkatan kepastian hukum berusaha, penguatan integrasi ekosistem kawasan di sekitar Batam melalui konektivitas wilayah yang tangguh, serta perluasan skema kerja sama ekonomi internasional.
Kemenko Perekonomian juga memberikan perhatian khusus terhadap jaminan pasokan energi dan keberlanjutan air baku bagi kebutuhan masyarakat maupun operasional sektor industri di Batam. Hal ini penting untuk memastikan Indonesia mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta tantangan ekonomi global.
“Kemenko Perekonomian hadir untuk mengawal agar implementasi regulasi berjalan presisi, sehingga Batam mampu memperkokoh posisinya sebagai wilayah ketahanan ekonomi dan pusat industri di tingkat regional. Harapan kami, Batam menjadi model kawasan terdepan (frontier) bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lainnya di Indonesia,” ujar Dradjad.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pencapaian pembangunan Batam hingga saat ini tidak terlepas dari berbagai dinamika yang berhasil dilalui berkat integrasi dan sinergi yang solid antara dua entitas utama daerah, yakni BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.
Amsakar menegaskan, seiring dengan pesatnya tren peningkatan realisasi investasi di Batam, penyediaan infrastruktur dan utilitas mendasar, baik untuk kebutuhan investor maupun kesejahteraan warga, menjadi skala prioritas utama.
