Menurut dia, kebijakan tersebut dibangun dengan prinsip keseimbangan, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka ruang pertumbuhan bagi merchant, serta menciptakan peluang baru bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP) dengan tetap memperhatikan keberlanjutan industri.
Delapan Bank Terbitkan Kartu Kredit Indonesia
KKI merupakan instrumen pembayaran yang menggunakan sumber dana kredit dengan mekanisme transaksi melalui QRIS, baik melalui metode pindai (scan) maupun Tap.
Sejak 17 Agustus 2026, sebanyak delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) telah menerbitkan KKI. Mereka terdiri atas BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengembangkan skema pembiayaan berbasis syariah.
BI menyatakan pengembangan KKI akan terus dilakukan, baik dari sisi fitur maupun layanan, sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekosistem pembayaran digital nasional.
QRIS Tembus 65,77 Juta Pengguna
Di sisi lain, perkembangan QRIS menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 65,77 juta pengguna. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,23 juta merupakan pengguna baru yang bergabung sepanjang Januari-Juni 2026.
QRIS juga telah menjangkau 44,86 juta merchant, dengan sekitar 96,68 persen di antaranya merupakan UMKM. Data tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran semakin merambah pelaku usaha mikro dan kecil, tidak hanya usaha berskala besar.
Pertumbuhan juga tercermin dari nilai transaksi. Sepanjang semester I 2026, QRIS mencatat 12,55 miliar transaksi dengan nilai mencapai Rp1,12 kuadriliun.
Secara tahunan, nilai transaksi QRIS tersebut tumbuh 93,92 persen (yoy).
Peluncuran KKI dan perluasan MDR QRIS 0 persen menjadi bagian dari sinergi Bank Indonesia bersama ASPI, PJP, industri sistem pembayaran, dan pemangku kepentingan terkait.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi langkah untuk mempercepat penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional, sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 serta agenda Asta Cita pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Iman)
