KABAREKONOMI.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat ekosistem pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyediaan data dan informasi yang komprehensif, akurat, serta mudah diakses.
Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan pengembangan pembiayaan UMKM yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai penggerak aktivitas ekonomi daerah, pencipta lapangan kerja, serta salah satu pilar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Dian dalam peluncuran Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut Dian, akses pembiayaan menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas UMKM, memperluas kapasitas produksi, mendorong transformasi usaha, serta membantu pelaku usaha beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar.
Namun, pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan memperluas akses pembiayaan. Penguatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola usaha, akses pasar, digitalisasi, serta dukungan regulasi yang kondusif juga diperlukan.
“Memperluas pembiayaan UMKM bukanlah tujuan akhir. Tujuan yang sesungguhnya adalah menciptakan UMKM yang lebih produktif, lebih berdaya saing, lebih tangguh menghadapi perubahan, serta mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Dian.
Pembiayaan UMKM Tumbuh 3,09 Persen
Dian menjelaskan, pembiayaan UMKM dari berbagai sektor jasa keuangan terus menunjukkan tren positif.
Hingga Juli 2026, total pembiayaan UMKM mencapai Rp1.949 triliun, tumbuh 3,09 persen secara tahunan.
Sektor perbankan masih menjadi sumber utama pembiayaan UMKM dengan pangsa 82,62 persen. Sementara itu, sektor perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) mencatat pertumbuhan pembiayaan UMKM sebesar 9,92 persen, dengan pangsa 17,3 persen.
Menurut OJK, perkembangan tersebut menunjukkan semakin beragamnya sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan UMKM sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan tahapan perkembangan usaha.
Diversifikasi sumber pembiayaan juga memberikan ruang bagi industri jasa keuangan untuk memperluas dukungan kepada UMKM secara lebih tepat sasaran.
OJK Dorong Pengambilan Keputusan Berbasis Data
Sejalan dengan penguatan ekosistem pembiayaan UMKM, OJK terus meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang komprehensif, akurat, dan mudah diakses.
Data tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan pembiayaan UMKM, mulai dari pertumbuhan dan kualitas pembiayaan hingga karakteristik sektor ekonomi, wilayah, serta kontribusi masing-masing sektor jasa keuangan.
“Kebijakan yang baik harus dibangun di atas data yang baik. Karena itu, diperlukan basis informasi yang mampu menggambarkan perkembangan pembiayaan UMKM secara lebih utuh, baik dari aspek pertumbuhan, kualitas pembiayaan, karakteristik sektoral, maupun peran masing-masing sektor jasa keuangan,” ujar Dian.
Untuk memperkuat pemanfaatan data, OJK menyusun dan menerbitkan Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM secara semesteran.
Laporan tersebut menjadi bagian dari komitmen OJK untuk meningkatkan transparansi informasi sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data.
Data pembiayaan UMKM disajikan secara lebih terstruktur dan granular berdasarkan segmentasi UMKM, sektor ekonomi, dan wilayah. OJK juga melengkapinya dengan publikasi semesteran, infografis bulanan, serta akses data yang lebih rinci melalui Portal Data OJK.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Damanik mengapresiasi langkah OJK dalam menyediakan referensi pembiayaan UMKM yang lebih mutakhir dan mudah dipahami.
Menurut Riza, ketersediaan data berkualitas dapat memperkuat pemahaman mengenai kondisi UMKM sekaligus mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan.
“Kami berharap publikasi ini dapat memperkaya referensi dan literasi mengenai UMKM serta memperluas kolaborasi dan kemitraan untuk mendorong semakin banyak UMKM yang maju,” ujar Riza.
OJK berharap laporan tersebut dapat dimanfaatkan oleh regulator, kementerian/lembaga, industri jasa keuangan, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai referensi dalam memahami perkembangan pembiayaan UMKM.
Laporan tersebut juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, strategi bisnis, dan program pengembangan UMKM yang semakin tepat sasaran.
Ke depan, OJK akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.
Penguatan tersebut diarahkan tidak hanya pada peningkatan nominal pembiayaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan efektivitas pembiayaan agar UMKM semakin produktif, berdaya saing, dan tangguh menghadapi perubahan.
