Menurut Nyanyang, koordinasi diperlukan agar potensi ekonomi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa dapat dipetakan dan dikembangkan secara lebih optimal.
“Dari 175 desa yang ada di Kepri, akan kita sinergikan seluruhnya,” ujar Nyanyang.
Langkah tersebut membuka peluang pengembangan ekonomi desa berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah. Desa pesisir, misalnya, dapat mengembangkan sektor perikanan dan kelautan, sementara desa dengan potensi wisata dapat memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Demikian pula desa yang memiliki basis pertanian, peternakan, UMKM maupun jasa dapat diarahkan untuk membangun kegiatan ekonomi produktif yang sesuai dengan keunggulan lokal.
Tata Kelola Desa Jadi Fondasi Ekonomi Kepri
Penguatan tata kelola desa pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pencegahan penyimpangan anggaran. Lebih jauh, tata kelola yang baik menjadi fondasi untuk memastikan setiap program pembangunan menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Sinergi Pemprov Kepri, pemerintah kabupaten/kota, Kejaksaan, BPD, ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan desa yang lebih transparan sekaligus produktif.
Dengan pengawasan yang kuat, program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran. Pada saat yang sama, desa memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan inovasi, memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.
Bagi Kepri yang memiliki 175 desa dengan karakter wilayah kepulauan dan perbatasan, penguatan ekonomi desa menjadi bagian penting dari strategi pemerataan pembangunan.
Desa tidak lagi hanya ditempatkan sebagai penerima program pemerintah, tetapi didorong menjadi pelaku pembangunan sekaligus motor pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengukuhan ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa se-Kepri pun menjadi momentum untuk memperkuat arah tersebut: menjaga tata kelola, mengawal program nasional, sekaligus memastikan potensi ekonomi desa dapat berkembang dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (Iman Suryanto)
