KABAREKONOMI.CO.ID, BINTAN — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta organisasi kemasyarakatan desa untuk memastikan pembangunan di tingkat desa berlangsung transparan, tepat sasaran, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Penguatan kolaborasi tersebut ditandai dengan pengukuhan DPD-DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Kepri di Hotel Bintan Agro, Rabu (26/8/2026).
Agenda bertajuk Optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dalam Mendukung Program Prioritas Nasional, Jaga Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Jaga Indonesia Pintar itu dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI Reda Manthovani, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad P. Bolombo, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama, serta jajaran Kejaksaan Tinggi Kepri.
Dalam pengukuhan tersebut, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dipercaya menjadi Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Kepri. Sementara Nenny Dwiyana dikukuhkan sebagai Ketua DPD Srikandi Jaga Desa Provinsi Kepri.
Penguatan kelembagaan BPD dinilai penting karena lembaga tersebut memiliki posisi strategis dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa, termasuk pengelolaan anggaran, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI Reda Manthovani mengatakan program Jaga Desa diarahkan untuk memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.
Menurut Reda, sinergi program Jaga Desa dengan sistem keuangan desa dapat membuat proses pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran lebih mudah dipantau.
Kejaksaan juga menggandeng ABPEDNAS untuk memperluas pengawasan berbasis masyarakat melalui anggota BPD.
“Dengan demikian, para anggota BPD bisa langsung berkoordinasi dengan kejaksaan negeri. Jadi tidak ada batas lagi, langsung melaporkan kondisi yang ditemukan di lapangan,” ujar Reda.
