Meski FTZ menyeluruh berpotensi mengurangi penerimaan negara dari bea masuk, PPN, dan pajak barang mewah, Suhadi optimistis potensi itu tertutupi oleh pajak penghasilan dari aktivitas ekonomi.
“Pemerintah bisa dapat PPh 21, 23, dan 25 karena banyak investor buka perusahaan,” jelasnya.
Dukungan serupa juga datang dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Ia menyebutkan, usulan FTZ menyeluruh sudah dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Pak Menko bilang sudah evaluasi dan penelitian,” katanya. Saat ini kajian bersama perguruan tinggi tengah disiapkan untuk mengukur dampak kebijakan tersebut.
Ansar menegaskan, penerapan FTZ akan menghilangkan bea masuk untuk barang tertentu, tetapi memberikan multiplier effect bagi ekonomi daerah. “Kalau investasi cepat berkembang, akan ada lapangan kerja dan kontribusi besar untuk ekonomi,” ucapnya.(***)
