Menurutnya, pembagian kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan pembangunan. Kedua institusi justru menyelaraskan program agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara terintegrasi.
“Kalau BP Batam tidak menganggarkan satu titik, alhamdulillah akan dianggarkan oleh Pemko Batam. Sebaliknya, jika tidak dianggarkan Pemko, BP Batam bisa mengambil peran. Jadi, integrasi perencanaan pembangunan ini betul-betul kita sinergikan,” jelasnya.
Selain infrastruktur jalan dan drainase, persoalan ketersediaan air bersih menjadi salah satu tantangan besar yang sedang ditangani pemerintah.
Amsakar menjelaskan, Batam memiliki delapan waduk, tetapi satu di antaranya sudah tidak berfungsi sehingga saat ini hanya tujuh waduk yang masih operasional.
Kondisi tersebut menghadapi tekanan akibat terbatasnya curah hujan selama fenomena El Nino, meningkatnya jumlah penduduk karena arus migrasi, serta pertumbuhan investasi dan pembangunan yang membutuhkan pasokan air bersih.
Bahkan, hasil inventarisasi awal BP Batam menemukan terdapat 18 wilayah yang dikategorikan sebagai *stress area* atau kawasan dengan tekanan pelayanan air bersih.
“Ketika arus migrasi tinggi, peningkatan jumlah penduduk terjadi, investasi mulai berjalan, sementara ketersediaan air di waduk terbatas, tentu muncul persoalan yang harus segera kita selesaikan,” ungkapnya.
