“Ini bukan soal pro atau kontra terhadap pemerintah, tapi soal menjaga Batam agar tetap berada di jalur yang benar,” ujar Osman.
Diskusi itu diharapkan melibatkan akademisi, praktisi hukum, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan, sehingga lahir rumusan objektif yang bisa menjadi masukan kepada pemerintah pusat.
PP 25/2025 bisa jadi dimaksudkan untuk mempercepat integrasi antara pemerintah kota dan BP Batam. Namun, di balik niat baik itu, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru membuka era baru sentralisasi kekuasaan.
Dalam konteks Batam, efisiensi tanpa akuntabilitas bisa menjadi bumerang.
“Pertanyaannya sekarang,” kata Osman menutup pembicaraan, “Apakah kita sedang membangun Batam yang lebih baik, atau justru sedang mundur ke masa lalu?”(IMAN)
