KABAREKONOMI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat posisi sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah melalui strategi pengembangan cross border tourism dan pariwisata bahari yang terintegrasi.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, saat menjadi keynote speaker pada hari kedua Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).
Mengangkat tema “Inovasi dan Sinkronisasi Penataan Cross Border Tourism dan Pariwisata Bahari di Provinsi Kepulauan Riau”, Nyanyang menegaskan bahwa Kepri memiliki keunggulan geografis yang sulit ditandingi daerah lain karena berada di jalur strategis Selat Malaka dan berdekatan langsung dengan pasar wisata internasional.
Menurutnya, aksesibilitas yang semakin baik, ketersediaan akomodasi, serta dukungan kebijakan kemudahan kunjungan bagi wisatawan mancanegara menjadi modal penting untuk memperbesar kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kepri memiliki peluang besar menjadi gerbang utama wisata lintas batas Indonesia. Karena itu pembangunan infrastruktur harus terus dipercepat agar destinasi budaya, religi hingga pengembangan wisata bahasa dapat tumbuh optimal dan memberi nilai ekonomi yang lebih luas,” ujar Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura.
Ia menekankan, pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan multiplier effect terhadap sektor lain seperti transportasi, perhotelan, UMKM, ekonomi kreatif, hingga investasi.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pariwisata telah menyusun arah kebijakan pemasaran dan promosi yang diperluas ke tingkat ASEAN. Strategi tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Kepri sebagai destinasi unggulan wisata bahari dan lintas batas di kawasan regional.
Pemprov juga mendorong dukungan pemerintah pusat melalui sinkronisasi regulasi dan penguatan alokasi anggaran agar pengembangan destinasi berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Rakornas Pariwisata 2026 sendiri berlangsung pada 20–21 Mei dan dibuka oleh Wakil Menteri Pariwisata serta dihadiri Menteri Pariwisata.
Forum ini menjadi ruang sinkronisasi kebijakan nasional dengan target penguatan destinasi, keberlanjutan sektor pariwisata, dan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2025–2029.
Pemerintah menargetkan investasi sektor pariwisata mencapai Rp63,5 triliun pada 2026, menjadikan momentum ini penting bagi daerah seperti Kepulauan Riau untuk mengambil peran lebih besar dalam transformasi industri pariwisata nasional. (Iman)
