KABAREKONOMI.CO.ID, Batam – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di Batam dinilai bukan sekadar dinamika pasar energi, melainkan sinyal serius bagi keberlanjutan daya saing industri daerah.
Akademisi sekaligus Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson Tampubolon, menilai lonjakan biaya energi berpotensi menekan sektor manufaktur, logistik, hingga daya beli masyarakat secara berantai.
Menurut Rikson saat dihubungi KE Group pada Selasa 21/4/2026) mengatakan bahwa, posisi Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pusat manufaktur menjadikan stabilitas biaya logistik sebagai faktor kunci.
Ketika harga energi meningkat, sementara akses BBM bersubsidi untuk sektor logistik terbatas, tekanan terhadap biaya produksi menjadi sulit dihindari.
“Kebijakan energi dalam konteks Batam tidak lagi netral. Setiap perubahan harga BBM langsung menentukan posisi kompetitif Batam di tengah persaingan regional,” ujarnya.
Ketergantungan Batam terhadap mobilitas logistik dan pasokan dari luar daerah membuat ekonomi kota ini sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi. Batam disebut menyumbang lebih dari 60 persen terhadap perekonomian Kepulauan Riau, sekaligus menjadi pusat pergerakan barang dengan jumlah kendaraan yang telah melampaui satu juta unit.
Kondisi tersebut menjadikan biaya distribusi sebagai faktor penentu harga barang di tingkat konsumen. Kenaikan BBM, kata Rikson, akan merambat dari sektor industri hingga ke harga kebutuhan masyarakat.
“Efek domino akan terjadi. Biaya produksi naik, biaya distribusi ikut meningkat, dan pada akhirnya harga barang di pasar tidak punya pilihan selain menyesuaikan,” jelasnya.
Tekanan biaya energi datang di saat yang dinilai kurang tepat. Industri global masih menghadapi gangguan rantai pasok dan fluktuasi permintaan, sementara sektor manufaktur Batam belum sepenuhnya pulih pascapandemi.
Dalam situasi tersebut, kenaikan biaya energi berisiko mempersempit ruang adaptasi dunia usaha. Efisiensi menjadi pilihan yang kerap berujung pada penyesuaian tenaga kerja.
“Risiko terburuknya adalah pengurangan tenaga kerja. Ketika margin tergerus dan permintaan belum stabil, perusahaan akan mencari cara bertahan, termasuk menekan biaya operasional,” katanya.
Rikson menegaskan pemerintah tidak boleh absen dalam situasi ini. Ia menilai diperlukan kebijakan penyeimbang agar Batam tidak kehilangan daya saing di tengah tekanan biaya energi.
Sejumlah langkah yang dinilai mendesak antara lain pemberian insentif fiskal sementara bagi industri, evaluasi distribusi energi untuk kebutuhan logistik, serta penguatan rantai pasok domestik guna mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.
“Kebijakan harus hadir untuk memastikan tekanan tidak terus merambat hingga ke masyarakat luas,” tegasnya.
Selain pemerintah pusat, peran pemerintah daerah dinilai krusial. Pemerintah Kota Batam dan BP Batam didorong lebih proaktif memperjuangkan kepentingan daerah agar tidak sekadar menjadi pelaksana kebijakan pusat.
Tanpa langkah konkret dan keberanian politik, Batam dikhawatirkan berisiko kehilangan daya saing sebagai kawasan industri strategis nasional.
“Yang paling berbahaya bukan hanya hilangnya daya saing, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pembangunan,” pungkas Rikson.
Kenaikan BBM non-subsidi pun kini menjadi pengingat bahwa stabilitas energi bukan hanya isu sektor energi, melainkan faktor fundamental bagi keberlangsungan industri, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat Batam. (***)
