“Batam ini memiliki 31 kawasan industri. Ini adalah kota terbanyak kawasan industri di seluruh Indonesia,” kata Fary.
Selain kawasan industri, Batam juga memiliki kawasan ekonomi khusus (KEK) dan sejumlah program strategis nasional yang menurutnya semakin memperkuat posisi daerah tersebut sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis investasi.
Fary berharap RUU Kawasan Industri yang sedang disusun DPR RI nantinya dapat mengakomodasi kebutuhan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ).
Menurutnya, keberadaan regulasi yang tepat akan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kepastian bagi investor sekaligus memperkuat daya saing Batam dalam menarik investasi.
“Ini amat sangat relevan dan menjadi kebutuhan bagi BP Batam, Batam sebagai pro model pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang diceritakan oleh Presiden,” ujarnya.
Fary menambahkan, BP Batam siap memberikan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan Panja RUU Kawasan Industri dalam proses penyusunan regulasi.
Data tersebut diharapkan dapat membantu DPR RI memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kawasan industri di Batam, termasuk berbagai persoalan dan kebutuhan dunia usaha di lapangan.
“Kita akan memberikan support data informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang,” katanya.
