DPR RI Komisi VII : Integrasi Logistik Darat dan Laut Dinilai Dongkrak Investasi dan Ekspor Industri Batam

Berdasarkan bahan masukan Kementerian Perindustrian, kawasan industri ini telah didukung fasilitas International Public Port serta layanan CIQP (Customs, Immigration, Quarantine, Port Clearance) yang terintegrasi di dalam kawasan.

Keberadaan fasilitas tersebut memberikan gambaran bagaimana integrasi layanan pelabuhan dan kepabeanan dapat mendukung kelancaran aktivitas perdagangan serta distribusi barang bagi pelaku industri.

Bacaan Lainnya

Model seperti ini dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan di kawasan industri lainnya, terutama daerah yang memiliki posisi geografis strategis dalam jalur perdagangan internasional.

Namun demikian, Kementerian Perindustrian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan konektivitas kawasan industri.

Di antaranya keterbatasan infrastruktur logistik darat dan laut yang terintegrasi, kebutuhan perizinan terminal khusus dari Kementerian Perhubungan, hingga persoalan pembebasan lahan di kawasan sempadan pantai dan wilayah hutan bakau yang dilindungi.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kementerian Perindustrian mengusulkan agar perusahaan pengelola kawasan industri dapat menyediakan terminal khusus secara mandiri guna memenuhi kebutuhan logistik pelaku usaha di dalam kawasan.

Usulan tersebut juga perlu didukung ketersediaan infrastruktur jalan nasional maupun daerah yang memadai agar distribusi barang dari kawasan industri menuju pelabuhan dan pusat perdagangan dapat berjalan lebih efisien.

Hendry menegaskan, berbagai persoalan tersebut harus dibahas secara menyeluruh karena pembangunan kawasan industri berkaitan erat dengan kebijakan sejumlah kementerian dan lembaga.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *