Selain itu, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri agar lebih aktif menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga implementasi program strategis nasional berjalan lebih efektif.
Sebagai contoh, pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah daerah harus dilibatkan sejak tahap perencanaan agar pelaksanaannya lebih optimal.
“Misalnya, Badan Gizi Nasional akan dipertemukan dengan gubernur, bupati, dan wali kota agar pemerintah daerah tidak merasa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program strategis nasional,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertanahan harus menjadi prioritas sebelum proyek pembangunan dimulai.
Menurutnya, mitigasi sengketa lahan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pemerintah sehingga pembangunan dapat berlangsung tanpa hambatan.
Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan BP Batam guna mengevaluasi pengelolaan areal penggunaan lain (APL) serta memperkuat pelayanan pertanahan di Batam.
Komisi II DPR RI berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, ATR/BPN, dan BP Batam semakin kuat sehingga berbagai persoalan pertanahan dapat segera diselesaikan.
Dengan demikian, seluruh program prioritas nasional dapat direalisasikan tepat waktu, mendorong percepatan investasi, meningkatkan serapan anggaran negara, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sebagai salah satu kawasan strategis nasional. (Iman)
