KABAREKONOMI.CO.ID, Batam – Pemerintah Kota Batam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4,73 triliun. Dari nilai ini, anggaran tersebut akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Merespon hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menyambut baik penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Ketua DPRD Kota Batam, Kamaluddin menyatakan bahwa arah kebijakan APBD 2026 sejalan dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.
“Kami menilai alokasi anggaran tahun ini lebih terarah, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memastikan distribusi kesejahteraan lebih merata,” ujarnya.
Dengan fokus tersebut, DPRD berharap pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan lebih optimal. Selain memperkuat daya saing daerah melalui SDM unggul, pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu membuka akses ekonomi baru yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Penetapan APBD 2026 ini menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjawab tantangan pemerataan pembangunan. DPRD berkomitmen untuk terus mengawal implementasi program agar tepat sasaran dan bermanfaat luas bagi masyarakat.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 itu dilakukan Amsakar dalam sidang paripurna DPRD Kota Batam, Senin (8/9/2025). Sidang dipimpin Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin dan dihadiri 37 dari 50 anggota dewan.
“APBD bukan sekadar angka-angka, melainkan instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memacu pembangunan Batam,” tegas Amsakar.
Lima Prioritas Pembangunan
Dalam paparannya, Amsakar menggariskan lima fokus utama pembangunan Batam pada 2026:
1. Peningkatan SDM – program beasiswa, seragam gratis, bantuan pendidikan tinggi, hingga pelatihan tenaga kerja dan pelaku pariwisata.
2. Pembangunan infrastruktur – pelebaran jalan, pembangunan jembatan, penanganan banjir, layanan air bersih, serta sistem persampahan.
3. Pemerataan kesejahteraan – subsidi bunga nol persen bagi UMKM, bansos untuk lansia, insentif RT/RW, kader posyandu, tokoh agama, hingga perlindungan pekerja rentan.
4. Reformasi birokrasi – peningkatan pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan minimum, serta dukungan hibah untuk lembaga kemasyarakatan.
5. Peningkatan daya saing daerah – pembangunan pusat kebudayaan, penguatan pariwisata, dan menjaga iklim investasi kondusif.
Pendapatan dan Belanja Daerah
Pendapatan daerah 2026 diproyeksikan mencapai Rp4,62 triliun, terdiri dari PAD Rp2,58 triliun serta transfer pusat dan antar daerah Rp2,04 triliun.
Sementara belanja daerah ditetapkan Rp4,73 triliun, yang terbagi dalam belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Tambahan pembiayaan juga berasal dari SiLPA 2025 sebesar Rp115,5 miliar.
Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2026 bersama DPRD berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik untuk masyarakat.
“Seluruh program ini kami rancang untuk menghadirkan manfaat nyata bagi warga, sekaligus mendorong kemajuan Kota Batam,” ujarnya.
Usai menyampaikan pidato, Amsakar secara resmi menyerahkan dokumen Ranperda APBD 2026 kepada Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin.(Iman)
