Jika Treasury memberikan imbal hasil yang menarik dengan risiko yang dianggap lebih rendah, investor dapat meminta kompensasi lebih tinggi ketika membeli aset berdenominasi rupiah.
Kedua, kenaikan yield SBN akan meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah.
Semakin besar biaya bunga, semakin sempit ruang fiskal yang dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur produktif, dan penciptaan lapangan kerja.
Ketiga, Bank Indonesia menghadapi dilema.
Suku bunga perlu cukup menarik untuk menjaga stabilitas rupiah. Namun, suku bunga yang terlalu tinggi dapat membuat kredit usaha, cicilan rumah, modal kerja UMKM, dan investasi menjadi lebih mahal.
Stabilitas dapat terjaga, tetapi mesin pertumbuhan ekonomi berpotensi berjalan lebih lambat.
Keempat, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor minyak, bahan baku, pangan, obat-obatan, hingga barang modal.
Jika harga energi dunia juga meningkat, tekanan terhadap subsidi dan kompensasi energi dapat semakin besar.
Dengan demikian, persoalan yang bermula dari pasar obligasi Amerika dapat berujung pada persoalan ekonomi rumah tangga Indonesia.
Indonesia Perlu Memperkuat Pertahanan Ekonomi
Dalam kondisi seperti ini, respons pertama Indonesia adalah menjaga kredibilitas.
Pemerintah perlu memastikan defisit terkendali, kewajiban kontingensi dikelola dengan baik, dan program pembangunan memiliki sumber pembiayaan yang jelas.
Ekspansi fiskal tetap dapat dilakukan, tetapi perlu diarahkan kepada belanja produktif yang mampu menghasilkan pertumbuhan, lapangan kerja, penerimaan negara atau penghematan devisa.
Koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas, OJK dan LPS juga perlu diperkuat.
Indikator seperti yield Treasury, spread SBN, CDS, arus modal, cadangan devisa, kebutuhan valas korporasi dan harga minyak perlu dipantau secara terpadu.
Indonesia tidak kekurangan rapat koordinasi. Yang lebih penting adalah memastikan hasil koordinasi tersebut menghasilkan keputusan cepat dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Bank Indonesia juga perlu terus memperkuat stabilisasi rupiah melalui berbagai instrumen yang tersedia.
Namun, stabilisasi nilai tukar tidak dapat dibebankan hanya kepada cadangan devisa dan suku bunga.
Pemerintah perlu membantu melalui disiplin fiskal, peningkatan penerimaan devisa, pengendalian impor yang tidak produktif serta komunikasi kebijakan yang konsisten.
Perusahaan yang memiliki utang dalam dolar AS tetapi memperoleh pendapatan dalam rupiah juga perlu memperkuat strategi lindung nilai atau hedging.
Dalam jangka menengah, Indonesia harus memperbesar devisa bersih melalui ekspor bernilai tambah, memperluas transaksi menggunakan mata uang lokal, memperkuat industri substitusi impor yang efisien, serta menjaga akses terhadap pembiayaan kontingensi dari lembaga multilateral dan mitra bilateral.
