Ia menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar konsumen lebih memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan barang-barang primer. Kondisi tersebut membuat permintaan terhadap berbagai produk non-primer cenderung melemah sehingga pelaku usaha harus berhitung lebih cermat dalam menjaga keberlangsungan usahanya.
Lebih lanjut, Suyono mengkhawatirkan potensi pengurangan kapasitas produksi yang dapat dilakukan sejumlah industri apabila tekanan biaya terus berlanjut. Jika perusahaan memilih memangkas produksi untuk menjaga efisiensi, maka risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) akan semakin besar.
“Pengurangan produksi oleh pelaku industri bisa memicu gelombang PHK. Jika ini terjadi, maka pertumbuhan ekonomi pada triwulan II berpotensi merosot dan jauh meleset dari berbagai proyeksi yang selama ini disampaikan,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah ekonom memperkirakan laju inflasi Indonesia pada Mei 2026 mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut dipicu oleh naiknya harga berbagai komoditas pangan, kenaikan BBM non subsidi, serta dampak pelemahan rupiah yang menyebabkan imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor.
Tekanan inflasi tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, kombinasi antara kenaikan biaya produksi, melemahnya konsumsi rumah tangga, serta ancaman PHK dinilai dapat menjadi faktor yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Para pelaku usaha pun berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, serta memberikan dukungan kepada sektor industri agar tetap mampu mempertahankan produksi dan tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. (Iman Suryanto)
