KABAREKONOMI.CO.ID, BATAM — Penegakan hukum terhadap penyelundupan beras kembali menjadi sorotan setelah aparat berhasil mengamankan sedikitnya 40 ton beras ilegal yang diduga masuk melalui wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam.
Kasus ini semakin menguat setelah Menteri Pertanian RI menegaskan bahwa larangan impor pangan tetap berlaku di kawasan FTZ, sekalipun wilayah tersebut memiliki fasilitas dan aturan kepabeanan khusus.
“Larangan impor tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk FTZ. Tidak ada pengecualian,” tegas Menteri Pertanian Amran dalam sebuah pernyataan yang belakangan memicu diskusi luas di Batam.
Pernyataan itu sekaligus mematahkan anggapan sebagian pelaku usaha bahwa, FTZ memberi ruang bebas untuk impor komoditas tertentu, termasuk beras. Penegasan pemerintah pusat tersebut terbukti relevan setelah aparat kembali mengungkap praktik penyelundupan beras dalam skala besar.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Forum Masyarakat Peduli Batam Maju (FMPBM), Osman Hasyim, menilai bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang benar terhadap FTZ dan aturan turunannya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan UU FTZ tidak pernah menghapus keberlakuan undang-undang lainnya, termasuk aturan pertanian, karantina, hingga larangan impor pangan.
“Ini menunjukkan bahwa UU FTZ dan turunannya tidak pernah menghapus UU lainnya. Jadi kita warga FMPBM harus fahami bahwa PP 25/2025 tidak menghapus ketentuan perundangan lainnya. Ini yang kami khawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadi masalah di kemudian hari,” ujar Osman saat diskusi santai dengan awak media Rabu(26/11/2025) pagi.
