Pada Februari 2023, TPT tercatat sebesar 7,61 persen, turun menjadi 6,89 persen pada Februari 2025. Jumlah pengangguran pun menurun dari 84,23 ribu orang menjadi 75,21 ribu orang.
Penurunan juga terjadi di seluruh kabupaten/kota di Kepri, antara lain:
1. Batam: dari 11,79 ribu (2020) menjadi 7,68 ribu (2024)
2. Karimun: dari 8,36 ribu menjadi 5,52 ribu
3. Tanjungpinang: dari 9,30 ribu menjadi 4,69 ribu
4. Bintan: dari 8,86 ribu menjadi 4,53 ribu
5. Natuna: dari 4,10 ribu menjadi 3,89 ribu
6. Lingga: dari 4,41 ribu menjadi 3,38 ribu
7. Kepulauan Anambas: dari 3,44 ribu menjadi 2,38 ribu
Dalam kurun waktu 2021–2024, Pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad berhasil menyalurkan 71.182 tenaga kerja di tujuh kabupaten/kota.
Tenaga kerja tersebut terdiri atas 36.013 laki-laki dan 35.169 perempuan, yang ditempatkan di berbagai sektor industri. Dengan rinciannya:
1. Batam: 41.916 tenaga kerja
2. Bintan: 24.603
3. Karimun: 1.485
4. Tanjungpinang: 676
5. Lingga: 2.478
6. Kepulauan Anambas: 20
7. Natuna: 4
Gubernur Ansar menyebut bahwa keberhasilan menekan angka pengangguran tidak lepas dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Lebih dari 2.000 milenial telah dibekali pelatihan hingga menjadi tenaga kerja profesional.
Pemerintah juga tengah membangun Balai Latihan Kerja (BLK) dan UPT Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) di kawasan FTZ Sei Bati, Karimun, guna meningkatkan daya saing putra daerah.
Selain itu, program Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri turut mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memberikan pengalaman kerja bagi pencari kerja lokal.
Penurunan TPT di Kepri berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.
Data BPS mencatat, pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kepri sebanyak 117,28 ribu orang, turun 7,68 ribu orang dibanding September 2024.
Persentase penduduk miskin juga menurun menjadi 4,44 persen, menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera dan keempat terendah secara nasional.
Namun, gini rasio Kepri mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dari 0,340 (2023) menjadi 0,382 (2025). Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang lebih besar di kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dibanding kelompok berpenghasilan rendah.
Secara umum, Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren positif dalam pengendalian angka pengangguran dan kemiskinan.
Namun, tantangan masih ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara arus masuk tenaga kerja dari luar daerah dan peningkatan kualitas SDM lokal agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. (***)
