Kenaikan tersebut dinilai berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap struktur biaya industri, terutama bagi perusahaan yang menjadikan gas sebagai salah satu komponen penting dalam proses produksinya.
Tidak hanya gas, tarif listrik industri juga menjadi sorotan.
Dalam paparan yang disampaikan kepada rombongan Komisi VII DPR RI, tarif layanan industri I-3 reguler disebut mencapai Rp1.650 per kWh sejak 1 September 2026.
Sejumlah industri bahkan menggunakan layanan khusus dengan tarif sekitar Rp1.800 per kWh.
Sementara untuk kebutuhan data center, tarif listrik yang disampaikan dalam pertemuan tersebut mencapai sekitarRp2.400 per kWh.
Kenaikan harga gas dan listrik secara bersamaan dikhawatirkan meningkatkan beban operasional perusahaan. Kondisi ini menjadi perhatian karena biaya energi merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan efisiensi dan daya saing industri.
Pengelola kawasan bahkan menyampaikan kekhawatiran bahwa apabila biaya produksi terus meningkat, sejumlah perusahaan dapat mempertimbangkan relokasi investasi ke negara lain di kawasan Asia Tenggara yang menawarkan struktur biaya lebih kompetitif.
Bagi Batam, persoalan tersebut menjadi strategis mengingat kawasan ini selama ini berkembang sebagai salah satu pusat industri dan investasi yang berorientasi ekspor.
Karena itu, kepastian dan daya saing biaya energi dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan investor sekaligus mempertahankan industri yang telah beroperasi.
