Sepanjang September 2026, sejumlah agenda pengendalian inflasi telah dilakukan, antara lain High Level Meeting TPID se-Provinsi Kepri, Rapat Koordinasi TPID Kota Batam, serta penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara rutin di sejumlah kabupaten/kota.
Selain menjaga pasokan pangan, pemerintah juga mendorong penguatan produksi dari sisi hulu. Salah satunya melalui penyaluran sarana dan prasarana ketahanan pangan kepada kelompok tani unggulan di Kepri.
Sinergi tersebut kemudian diperkuat melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program ini diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Memasuki Oktober, BI bersama TPID akan melanjutkan berbagai langkah pengendalian dengan mendorong peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, serta penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD).
Koordinasi antarlembaga juga akan terus diperkuat untuk mengantisipasi gejolak harga komoditas strategis.
“Langkah-langkah tersebut diarahkan agar inflasi Kepri hingga akhir 2026 tetap terkendali dalam sasaran inflasi nasional,” demikian arah kebijakan pengendalian inflasi BI Kepri.
Sasaran inflasi yang menjadi acuan berada pada kisaran 2,5 persen ± 1 persen.
Dengan demikian, perkembangan harga cabai, pasokan pangan, harga komoditas global, serta potensi imported inflation akan menjadi sejumlah indikator penting yang dipantau dalam menjaga stabilitas ekonomi Kepri memasuki kuartal terakhir 2026. (Iman)
